Menkeu: Target Ekonomi 7-8% Dikejar Lewat Infrastruktur dan Swasta

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Strateginya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, disiplin fiskal, serta mendorong peran aktif sektor swasta.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa konsisten di kisaran 7–8% dalam jangka panjang. Untuk mencapainya, sinergi antara kebijakan fiskal yang sehat dan kontribusi sektor swasta menjadi kunci utama. Apalagi, sektor swasta menyumbang sekitar 90% aktivitas ekonomi nasional.

"Kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk mendorong sektor swasta agar semakin berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar dia dalam keterangan resminya, seperti dikutip Rabu (22/4/2026).

Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga dunia, ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat. Pertumbuhan tetap stabil di kisaran 5% dengan inflasi yang terkendali.

Dari sisi fiskal, kondisi juga dinilai sehat. Defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang berada di sekitar 40%. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang disiplin dan kredibel.

Penerimaan negara juga terus meningkat, terutama dari sektor pajak dan bea cukai yang tumbuh hingga 30% pada dua bulan pertama 2026. Ditambah dengan cadangan anggaran atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang cukup, pemerintah memiliki ruang untuk meredam dampak kenaikan harga energi global.

"Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything," jelas Menkeu.

Dalam sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda yang besar yang akan diprioritaskan. APBN diposisikan sebagai katalisator guna menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran dan kerja sama pemerintah dengan swasta.

"APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, hanya 10 persen dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public private partnership juga peran development financial institution seperti SMI," pungkas Menkeu.