Pemerintah Perkuat Penyaluran BBM Subsidi Melalui Integrasi Data Kendaraan

Jakarta, MI - Pemerintah terus berupaya memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran. Salah satu langkah terbaru dilakukan melalui kerja sama antara BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Ketiga pihak menandatangani perjanjian kerja sama terkait pertukaran dan pemanfaatan data kendaraan bermotor. 

Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengendalikan penyaluran BBM subsidi, baik untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyebut kolaborasi ini sebagai langkah penting dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi. 

"Pemanfaatan data kendaraan secara terintegrasi akan membuat pengawasan distribusi BBM menjadi lebih akurat dan transparan," kata dia dalam keterangan resminya, seperti dikutip Kamis (23/4/2026).

Dengan sistem ini, data kendaraan dari Korlantas akan digunakan sebagai acuan utama dalam mengontrol konsumsi BBM subsidi. Selain meningkatkan efisiensi layanan, langkah ini juga diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak berhak.

Kerja sama ini juga melibatkan berbagai pihak lain, termasuk pemerintah daerah, guna memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan real time.

Kepala Korlantas Polri, Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. 

Agus menilai integrasi data kendaraan akan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi sekaligus memperbaiki pelayanan publik.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menambahkan sistem ini akan mempercepat proses verifikasi dan meningkatkan akurasi data penerima subsidi.

"Dengan adanya integrasi data ini, pemerintah berharap penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari kecurangan," tutup dia.