Dony Oskaria: 1800 Perlintasan Kereta Wajib Diperbaiki usai Insiden KRL

Jakarta, MI - Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pemerintah bersama operator perkeretaapian akan melakukan evaluasi menyeluruh menyusul kecelakaan KRL yang terjadi Senin malam. Ia menilai insiden itu harus menjadi momentum untuk mempercepat peningkatan keselamatan transportasi massal di Indonesia.

Dony terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut. 

“Pertama-tama kami turut berduka cita dan prihatin atas kecelakaan yang terjadi. Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja tahun ini, sebagaimana arahan Prabowo Subianto, di mana sekitar 1.800 lintasan kereta wajib diperbaiki dan dilengkapi dengan pintu pengaman,” kata Dony, Selasa (28/4/2026).

“Dengan kejadian ini, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan transportasi massal. Presiden juga telah menyampaikan akan ada tambahan dukungan untuk memperkuat sistem keselamatan,” sambungnya.

Ia juga memastikan evaluasi internal akan dilakukan, meski penyelidikan penyebab utama tetap menjadi kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Kami akan menunggu hasil investigasi KNKT, yang nantinya menjadi dasar evaluasi manajemen, termasuk melihat penyebab dan dampak dari kejadian tersebut,” ungkapnya.

Terkait pendanaan, Dony menyebut dukungan anggaran berasal dari pemerintah serta internal BUMN. Ia menjelaskan, penguatan prasarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, sementara BUMN juga menyiapkan alokasi anggaran sebagai pendukung.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penanganan insiden ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi strategis hingga teknis operasional. 

Ia menyebut pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan, terutama di perlintasan sebidang antara rel kereta dan jalan raya. 

“Kami mendorong [KNKT] agar proses investigasi dilakukan secara transparan, sehingga dapat diketahui secara jelas penyebab insiden serta langkah pencegahan ke depan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa salah satu prioritas pembenahan adalah peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang, termasuk penempatan petugas di titik-titik rawan. Untuk jangka panjang, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan flyover di lokasi strategis dan padat lalu lintas.