Saat Dunia Krisis Pupuk, Pemerintah Pangkas Harga 20% untuk Petani

Jakarta, MI - Di tengah lonjakan harga pupuk dunia yang naik lebih dari 40% akibat gangguan pasokan global, Presiden Prabowo Subianto justru mengambil langkah berbeda. Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20% demi menjaga produksi pangan nasional tetap stabil.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi krisis pupuk global. Menurutnya, pemerintah tidak menunggu krisis datang, tetapi langsung bertindak lebih awal.

"Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Mentan Amran dalam keterangan resminya, seperti diberitakan Senin (4/5/2026).

Menurut dia, kondisi global memang sedang tidak stabil. Konflik di Timur Tengah sempat mengganggu jalur distribusi pupuk dunia, termasuk di Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan. 

Di saat yang sama, China juga membatasi ekspor pupuk nitrogen, sehingga harga pupuk seperti urea melonjak tajam.

Untuk merespons kondisi ini, pemerintah menurunkan harga berbagai jenis pupuk bersubsidi seperti urea, NPK, dan ZA. 

Selain itu, distribusi pupuk juga dipermudah dengan memangkas ratusan aturan agar pupuk bisa lebih cepat sampai ke petani.

Akses pupuk kini juga diperluas melalui sistem berbasis KTP dan penambahan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan petani bisa mendapatkan pupuk dengan lebih mudah dan tepat waktu saat musim tanam.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memperkuat pasokan pupuk dengan mendiversifikasi sumber impor sejak 2025. Tujuannya agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara atau jalur distribusi saja.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare. Selain itu, lebih dari 16 juta petani juga mendapat manfaat dari akses pupuk yang lebih luas dan stabil.

Di sisi lain, pemerintah juga menjaga pendapatan petani dengan menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Dengan begitu, petani tetap mendapatkan keuntungan meski biaya produksi berfluktuasi.

Jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia dinilai lebih kuat. Beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam mulai menghadapi tekanan produksi akibat mahalnya pupuk. Bahkan sebagian petani di negara tersebut menunda tanam.

Sementara itu, Indonesia juga memiliki cadangan beras yang kuat, mencapai lebih dari 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Stok ini menjadi bantalan penting untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan gejolak global.

Menurut Mentan Amran, kombinasi kebijakan dari hulu hingga hilir inilah yang membuat Indonesia lebih siap menghadapi krisis. 

"Pemerintah tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga memastikan hasil panen tetap menguntungkan bagi petani," ungkap dia.

Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi petani di tengah ketidakpastian global.

"Melalui kebijakan yang terukur dan respons yang cepat, petani Indonesia tetap dapat berproduksi dan menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional," pungkas Amran.