Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto meminta suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen. Arahan itu disampaikan saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Prabowo menegaskan keputusan itu merupakan langkah politik pemerintah untuk meringankan beban kredit bagi keluarga prasejahtera.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” kata Prabowo, dikutip Kamis (14/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar.
“Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen. Iya Pak Rosan, berapa? 9 persen? Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” ungkapnya.
Prabowo meminta agar skema bunga baru bisa ditekan hingga di bawah 9 persen. Menurutnya, masyarakat kecil tidak seharusnya menanggung biaya pinjaman yang lebih besar dibanding kelompok ekonomi atas.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” tuturnya.
Selain soal bunga kredit, Prabowo juga menyoroti pentingnya pembenahan regulasi dan percepatan perizinan usaha. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dianggap menghambat investasi maupun aktivitas usaha.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun,” kata dia.
Selain itu, Prabowo juga meminta Mensesneg Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus deregulasi guna menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai tumpang tindih. Menurutnya, pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara baik dan sesuai aturan perlu mendapat dukungan penuh agar dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh, di Indonesia, sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali,” ucapnya.
Di akhir sambutannya, Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus memperbaiki sistem dan meningkatkan efisiensi kerja demi kesejahteraan masyarakat.
“Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan kita akan berbuat lebih dari ini,” pungkasnya.
