Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto memastikan dana sekitar Rp49 triliun yang berasal dari rekening tidak aktif dan dugaan tindak pidana akan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Prabowo mengungkapkan pemerintah akan menerima dana besar pada bulan depan, termasuk dana yang saat ini berada di bawah pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurutnya, rekening-rekening tersebut sudah lama tidak memiliki kejelasan pemilik dan sebelumnya telah diumumkan kepada publik agar segera diurus.
Namun, karena tidak ada pihak yang datang mengklaim, pemerintah memutuskan dana tersebut akan dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
"Sudah bertahun-tahun tidak diurus, sudah diumumkan juga, tapi tidak ada yang datang. Jadi uang itu akan dipindahkan untuk rakyat," ujar dia.
Dia menyebut sebagian dana diduga berkaitan dengan kasus korupsi dan tindak pidana lain, termasuk milik pihak yang sudah melarikan diri ke luar negeri atau meninggal dunia.
Prabowo menegaskan seluruh dana yang berhasil diamankan negara akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat dan pembangunan nasional.
Dalam acara tersebut, Satgas PKH juga menyerahkan dana Rp10,27 triliun hasil penagihan denda administratif sektor kehutanan kepada pemerintah.
Dana itu terdiri dari denda administratif sebesar Rp3,42 triliun serta penerimaan pajak PBB dan non-PBB senilai Rp6,84 triliun.
Selain dana, pemerintah juga berhasil menguasai kembali lahan kawasan hutan seluas sekitar 2,3 juta hektare dari berbagai kawasan bermasalah.
Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Sjafrie Sjamsoeddin, Listyo Sigit Prabowo, Bahlil Lahadalia, dan Rosan Roeslani.
