Jakarta, MI - Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat menyampaikan pidato perdana dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 itu, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengevaluasi jajaran pimpinan Bea Cukai apabila tidak mampu bekerja cepat dan melakukan pembenahan tata kelola.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo di hadapan anggota DPR dan jajaran kabinet.
Pernyataan tersebut menjadi lanjutan dari sorotan Prabowo terhadap kinerja birokrasi dan lemahnya pengawasan di sektor ekspor serta penerimaan negara. Sebelumnya, ia juga menyinggung praktik penyelundupan dan manipulasi laporan ekspor yang disebut telah merugikan negara selama puluhan tahun.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh bekerja lamban dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Menurutnya, masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang cepat, efektif, dan pemerintahan yang responsif.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” ujarnya.
Prabowo juga melontarkan sindiran menggunakan ungkapan bahasa Sunda untuk menggambarkan budaya birokrasi yang lamban dan menunda pekerjaan.
“Pemerintah yang kumaha engkeh wae, kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha bukan kumaha engkek,” ucap Prabowo.
