Jakarta, MI - Anggota Komisi XI DPR Amin Ak, menilai kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal 2027 yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto mencerminkan upaya pemerintah menjaga kesehatan APBN di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.
Menurut Amin, langkah pemerintah menjaga defisit APBN di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi sinyal positif bagi pasar dan dunia usaha bahwa disiplin fiskal tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
“Di tengah tekanan global, suku bunga internasional yang masih tinggi, serta volatilitas geopolitik dunia, menjaga kredibilitas fiskal menjadi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku pasar, stabilitas rupiah, dan daya tahan ekonomi nasional,” ujar Amin, Kamis (21/5/2026).
Meski demikian, politisi PKS ini mengingatkan target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027 tidak akan mudah dicapai tanpa reformasi struktural yang serius dan terukur.
“Target pertumbuhan tersebut cukup ambisius. Bukan tidak mungkin dicapai, tetapi membutuhkan reformasi yang serius, terutama dalam peningkatan investasi produktif, industrialisasi, hilirisasi yang bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja formal, serta penguatan daya beli masyarakat,” katanya.
Amin menilai tantangan terbesar dalam APBN 2027 justru berada di sektor penerimaan negara.
Menurutnya, target pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen terhadap PDB harus ditempuh melalui perluasan basis ekonomi produktif, bukan hanya dengan menambah tekanan pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Pemerintah harus fokus memperluas basis ekonomi produktif dan meningkatkan kepatuhan pajak secara adil, bukan sekadar menaikkan tekanan fiskal terhadap sektor riil yang saat ini juga sedang menghadapi tekanan global,” tegasnya.
Selain sisi penerimaan, Amin juga menekankan pentingnya kualitas belanja negara agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Belanja negara harus diarahkan untuk memperkuat sektor pangan, energi, UMKM, pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja. Jangan sampai APBN hanya besar secara angka, tetapi lemah dalam kualitas dampaknya,” ujarnya.
Ia turut menyoroti asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS yang dinilai cukup realistis dalam menghadapi tekanan eksternal, terutama akibat tingginya suku bunga Amerika Serikat dan menguatnya dolar global.
“Yang penting bukan hanya asumsi kursnya, tetapi bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi agar tekanan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat tetap terkendali,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Amin juga mendorong pemerintah mulai serius mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari lonjakan harga komoditas global atau windfall commodity revenue.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar memperkuat APBN karena merupakan negara eksportir sumber daya alam yang besar.
“Kita perlu mulai memikirkan skema windfall tax atau mekanisme penangkapan surplus keuntungan komoditas secara adil dan terukur, terutama pada sektor batu bara, nikel, sawit, mineral, termasuk komoditas pertanian dan perikanan ketika harga global melonjak,” ujarnya.
Namun, Amin mengingatkan kebijakan tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi maupun daya saing ekspor nasional.
“Prinsipnya, ketika terjadi keuntungan luar biasa akibat booming harga global, negara harus hadir memastikan sebagian manfaatnya kembali kepada rakyat melalui penguatan subsidi produktif, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Amin juga meminta pemerintah mewaspadai potensi risiko fiskal tersembunyi di luar APBN, termasuk pembiayaan melalui BUMN maupun skema quasi fiscal lainnya.
“Jangan sampai defisit APBN terlihat rendah, tetapi tekanan fiskal sesungguhnya dipindahkan ke BUMN atau lembaga pembiayaan negara. Transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Amin menegaskan bahwa keberhasilan APBN 2027 tidak cukup hanya diukur dari target makroekonomi di atas kertas, tetapi harus terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar target pertumbuhan tinggi di atas kertas, tetapi pertumbuhan yang benar-benar menciptakan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kelas menengah, dan menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
