Jakarta, MI - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengganggu perdagangan ekspor komoditas nasional, termasuk sawit dan batu bara.
Perusahaan baru tersebut disebut dibentuk untuk menghentikan praktik under invoicing atau penjualan komoditas di bawah harga sebenarnya yang dinilai telah merugikan negara hingga Rp15.400 triliun dalam 34 tahun terakhir.
Managing Director Stakeholders Management & Communication Danantara, Rohan Hafas mengatakan mekanisme ekspor melalui PT DSI tetap akan mengikuti harga pasar internasional sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pembeli global.
"Jadi bukan ada uncertainty. Harga tetap mengikuti harga pasar internasional karena pasar akan menjadi acuannya,” ujar Rohan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut dia, komoditas seperti crude palm oil (CPO) dan minyak mentah sudah mempunyai acuan harga global yang jelas. Maka dari itu, pemerintah tidak akan mengatur harga di atas pasar, melainkan fokus menghentikan praktik penjualan di bawah harga wajar.
"Harga sawit sudah ada acuannya. Tapi jangan dijual jauh di bawah harga itu. Praktik under invoicing inilah yang ingin dihilangkan,” katanya.
Rohan menyebut praktik tersebut selama ini menyebabkan potensi kerugian negara yang sangat besar.
“Yang tidak kami inginkan adalah praktik underprice yang selama ini mengakibatkan kerugian Rp15.400 triliun,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana hasil ekspor yang masuk ke sistem perbankan nasional nantinya diharapkan bisa memperkuat likuiditas dalam negeri dan mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.
Menurutnya, tambahan likuiditas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbesar penyaluran kredit UMKM, kredit konsumsi, hingga kredit pemilikan rumah (KPR).
“Kalau likuiditas lebih banyak masuk ke Indonesia, itu bisa menjadi sumber pembiayaan untuk UMKM, kredit konsumen, sampai KPR,” katanya.
Rohan juga menegaskan pembentukan badan ekspor ini bukan untuk mengambil alih perdagangan komoditas dari swasta, melainkan untuk memperkuat perputaran ekonomi nasional.
“Tujuannya bukan untuk menguasai perdagangan, tetapi memperkuat ekonomi domestik,” tutup Rohan.
