Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto akan memperketat pengelolaan ekspor komoditas strategis nasional, termasuk kelapa sawit. Salah satu kebijakan yang disiapkan pemerintah adalah mewajibkan ekspor sejumlah sumber daya alam dilakukan melalui BUMN khusus, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menegaskan, langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan ekspor. Pemerintah juga ingin memberantas praktik yang kerap merugikan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Selain itu, ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengikut dalam penentuan harga komoditas global, terutama untuk kelapa sawit sebagai salah satu andalan ekspor nasional.
"Saudara-Saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi," ujar Prabowo di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (20/5/2026).
Prabowo meminta jajaran kabinet untuk segera menyusun mekanisme agar harga komoditas strategis nasional dapat lebih banyak ditentukan dari dalam negeri.
"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita dan kalau mereka tidak mau beli/pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri, saudara-saudara sekalian," kata dia.
Prabowo juga mengatakan, kebijakan serupa tidak hanya berlaku untuk sawit, tetapi juga komoditas strategis lainnya. Menurutnya, sumber daya alam Indonesia harus dikelola berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar dilepas ke pasar global dengan harga rendah.
"Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah," ucap Prabowo.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa sektor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO), saat ini masih menunjukkan kinerja positif dan menjadi salah satu penopang utama ekspor Indonesia.
"Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit yang mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional," jelas Amran dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (22/5/2026).
Pemerintah mencatat devisa ekspor minyak sawit Indonesia pada 2025 mencapai US$23 miliar atau setara Rp391 triliun. Di sisi produksi, total sawit nasional juga terbilang besar, yakni sekitar 56 juta ton, dengan ekspor produk olahan mencapai 32 juta ton.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai capaian tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengambil kembali kendali atas komoditas strategis nasional.
"Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar?" ungkap Sudaryono.
Sudaryono menegaskan, pemerintah ingin Indonesia menjadi penentu aturan main dalam perdagangan komoditas global.
"Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri," tuturnya.
Ia menilai, jika pasar luar negeri tidak menerima harga yang ditetapkan Indonesia, pemerintah siap mengoptimalkan penggunaan komoditas tersebut untuk kebutuhan dalam negeri dan menjaga cadangan sumber daya nasional.
"Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah. Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main," pungkasnya.
