Jakarta, MI - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari situasi krisis. Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan fundamental perekonomian nasional masih cukup kuat.
Juda menjelaskan, hingga April 2026 pendapatan negara tercatat mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3% dibanding periode sebelumnya. Sementara penerimaan pajak tumbuh lebih tinggi, yakni 16,1%.
Di sisi lain, belanja negara juga meningkat cukup besar hingga 34,3%. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi fiskal masih terkendali karena defisit anggaran hanya berada di level 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini bahkan lebih rendah dibanding Maret 2026 yang mencapai 0,92%.
“Kalau melihat angka-angka tersebut, kondisi kita masih jauh dari krisis,” ujar Juda di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Juda, pengalaman berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi biasanya dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan. Namun, hingga saat ini ketiga tanda tersebut belum terlihat di Indonesia.
Dia mencontohkan krisis fiskal yang pernah terjadi di negara-negara Amerika Latin pada 1980-an akibat defisit anggaran yang terlalu besar dan hilangnya kepercayaan investor.
Berbeda dengan kondisi tersebut, Juda mengatakan Indonesia masih mampu menjaga defisit anggaran di bawah batas 3% dan kepercayaan investor terhadap pemerintah juga tetap kuat.
Hal itu terlihat dari imbal hasil (yield) surat utang pemerintah yang masih stabil di kisaran 6,5% hingga 6,7% dan belum mengalami lonjakan tajam.
Selain itu, Juda menilai kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini juga relatif sehat dan seimbang.
Dia menyebut situasi sekarang berbeda dengan krisis 1997–1998, ketika banyak perusahaan bergantung pada utang luar negeri sehingga rentan saat nilai tukar rupiah melemah.
Dari sisi sistem keuangan, Juda juga memastikan belum ada tanda-tanda terbentuknya gelembung ekonomi (bubble), seperti yang memicu krisis global 2008 di Amerika Serikat, terutama di sektor properti dan pembiayaan.
"Jadi sampai saat ini, tiga sumber utama penyebab krisis belum terlihat dalam data ekonomi Indonesia," pungkas Wamenkeu Juda.
