Jakarta, MI - Pengamat kebijakan publik, Prof. Trubus Rahadiansyah menilai pemadaman listrik besar (blackout) yang kembali terjadi di Sumatera seharusnya tidak lagi terulang setelah pengelolaan BUMN berada di bawah Danantara Indonesia.
Menurut Trubus, keberadaan Danantara seharusnya mampu memperkuat pengawasan, tata kelola, dan manajemen perusahaan pelat merah, termasuk PLN, agar layanan publik menjadi lebih andal dan profesional.
"Potensi gangguan jaringan maupun kebutuhan maintenance sebenarnya bisa diprediksi dan dicegah sejak awal. Dengan sistem pengawasan dan manajemen yang baik, blackout besar semestinya dapat diminimalkan bahkan dihindari,” ujar Trubus kepada Monitorindonesia.com, Senin (25/5/2026).
Prof. Trubus mengatakan pemadaman listrik yang terus berulang memunculkan pertanyaan serius terkait tata kelola PLN.
Padahal, selama ini masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada PLN meskipun perusahaan tersebut memegang monopoli sektor kelistrikan nasional.
Menurutnya, kepercayaan publik harus dibarengi dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat.
Trubus juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi publik. Maka dari itu, pembenahan sistem dan tata kelola PLN dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
"Kalau blackout terus terjadi berkali-kali, berarti ada yang perlu dievaluasi serius dalam sistem pengelolaan dan pengawasannya," ungkap Prof. Trubus.
Ia meminta direksi dan jajaran pimpinan PLN memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penyebab blackout Sumatera serta langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Selain itu, Prof. Trubus menilai masyarakat juga memiliki hak untuk menempuh langkah hukum maupun gugatan class action apabila merasa dirugikan akibat gangguan layanan listrik yang terus berulang, seperti kejadian blackout Sumatera belum lama ini.
