Jakarta, MI - Pengamat kebijakan publik, Prof. Trubus Rahadiansyah menyoroti pemadaman listrik besar-besaran (blackout) yang kembali terjadi di Sumatera. Dia menilai direksi dan jajaran pimpinan PT PLN (Persero) harus bertanggung jawab atas gangguan listrik yang berulang tersebut.
Menurut Trubus, blackout yang terus terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam antisipasi dan pengelolaan sistem kelistrikan di PLN.
Padahal, potensi gangguan jaringan maupun kebutuhan perawatan (maintenance) seharusnya sudah dapat diprediksi dan dicegah sejak awal.
"Dengan sistem pengawasan dan manajemen yang baik, kejadian blackout besar semestinya bisa diminimalkan bahkan dihindari," ujar dia kepada Monitorindonesia.com, seperti diberitakan Selasa (26/5/2026).
Ia menegaskan, masyarakat selama ini tetap memberikan kepercayaan kepada PLN meski perusahaan tersebut memegang posisi monopoli di sektor kelistrikan nasional.
"Untuk itu, PLN dinilai wajib menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik," tegas dia.
Trubus juga mengingatkan arahan Prabowo Subianto yang meminta BUMN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembenahan tata kelola PLN menjadi langkah mendesak agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Direksi dan jajaran pimpinan PLN perlu memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat,” jelas Prof. Trubus.
Bahkan, Trubus menilai Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo seharusnya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang terdampak blackout di Sumatera.
Selain itu, Prof. Trubus menyebut masyarakat memiliki hak untuk menempuh langkah hukum maupun mengajukan gugatan class action apabila dinilai mengalami kerugian akibat gangguan layanan listrik yang terus berulang.
