Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hanya tiga bank pelat merah yang ditunjuk untuk menampung 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sesuai kebijakan baru yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).
"Kalau tidak salah ada tiga bank Himbara," ujar Purbaya di Wisma Danantara, seperti diberitakan Selasa (2/6/2026).
Saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam skema penempatan DHE SDA, Purbaya mengisyaratkan bahwa kedua bank tersebut tidak termasuk dalam daftar yang ditunjuk pemerintah.
"Sepertinya tidak terlibat, tetapi nanti saya cek kembali," katanya.
Purbaya memastikan seluruh persiapan pelaksanaan kebijakan DHE SDA telah selesai. Menurutnya, Bank Indonesia juga telah menyiapkan seluruh aturan dan instrumen pendukung sehingga implementasi kebijakan dapat langsung berjalan.
"Bank Indonesia sudah menyiapkan regulasi dan perangkat yang dibutuhkan, sehingga kebijakan ini bisa langsung dieksekusi," ujarnya.
Pemerintah meyakini kebijakan tersebut akan memperkuat likuiditas valuta asing di perbankan nasional, terutama di bank-bank Himbara.
Masuknya lebih banyak dolar hasil ekspor ke dalam negeri juga diperkirakan dapat membantu menjaga stabilitas bahkan memperkuat nilai tukar rupiah.
"Ketika pasokan dolar bertambah di dalam negeri, tentu akan memberikan dampak positif bagi rupiah," jelas Purbaya.
Selain memperkuat cadangan devisa domestik, dana DHE SDA yang tersimpan di perbankan nasional diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meski belum menetapkan target nominal dana yang akan masuk melalui kebijakan tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi apabila realisasi penempatan DHE SDA tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.
"Kalau ternyata tidak bertambah, tentu akan kami telusuri penyebabnya. Harus dipastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan," tegasnya.
