Jakarta, MI - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp18.000 per USD menjadi perhatian serius kalangan dunia usaha.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menilai kondisi rupiah yang melemah saat ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan telah berlangsung secara bertahap sejak awal tahun 2026.
Pada awal Januari, rupiah masih berada di kisaran Rp16.800 per USD. Memasuki akhir kuartal I, nilainya mendekati level Rp17.000 per USD sebelum terus melemah hingga menyentuh Rp18.000. Karena berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, dampaknya kini mulai dirasakan secara nyata oleh sektor riil.
Menurut Shinta, persoalan utama bagi pelaku usaha bukan hanya angka nilai tukar yang melemah, tetapi efek lanjutan yang ditimbulkannya terhadap biaya produksi, biaya pembiayaan, dan kepastian berusaha.
"Ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor yang masih mencapai sekitar 70 persen membuat pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan perusahaan," kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (4/6/2026).
Dia menyebut, sejumlah sektor yang paling merasakan tekanan tersebut antara lain industri tekstil dan produk tekstil, kimia dan petrokimia, plastik, logam dasar, elektronik, hingga otomotif. Sektor-sektor tersebut masih sangat bergantung pada bahan baku dan komponen impor dalam rantai produksinya.
Situasi ini semakin berat karena dunia usaha juga masih harus menghadapi tingginya biaya logistik, energi, dan pembiayaan.
"Akibatnya, perusahaan menghadapi tekanan biaya dari berbagai sisi secara bersamaan atau externally driven cost pressure yang semakin membebani operasional mereka," ungkap dia.
Dari sisi aktivitas industri, tanda-tanda perlambatan mulai terlihat. Indeks PMI manufaktur yang kembali berada di zona kontraksi sejak Juli 2025 serta tren penurunan Indeks Kepercayaan Industri menunjukkan bahwa sektor riil sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Shinta menjelaskan bahwa kondisi saat ini bahkan lebih berat dibandingkan kuartal pertama tahun ini.
"Saat itu, sebagian besar subsektor manufaktur masih tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sementara beberapa subsektor lainnya telah mengalami kontraksi," jelas dia.
Meski menghadapi tekanan besar, dunia usaha terus melakukan berbagai langkah untuk bertahan. Perusahaan-perusahaan mulai menerapkan efisiensi operasional, menunda perekrutan tenaga kerja baru (hiring freeze), memangkas biaya non-prioritas, menunda ekspansi dan investasi, melakukan diversifikasi pasar, meningkatkan penggunaan bahan baku lokal, hingga menerapkan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengurangi risiko fluktuasi kurs.
"Fokus utama pelaku usaha saat ini adalah menjaga kelangsungan bisnis sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah meningkatnya tekanan biaya," tegas Shinta.
Maka dari itu, Apindo menilai hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga kredibilitas ekonomi nasional dan kepercayaan pasar melalui koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Stabilitas nilai tukar rupiah dinilai sangat penting, namun harus dibarengi dengan upaya nyata untuk mengurangi berbagai komponen biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang selama ini menjadi beban dunia usaha.
Beberapa aspek yang perlu dibenahi antara lain biaya logistik, tarif energi, proses perizinan, hingga berbagai biaya kepatuhan yang masih relatif tinggi bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, Apindo memahami langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satunya adalah keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
"Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan kepercayaan investor di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan risiko geopolitik," ucap Shinta.
Meski demikian, Shinta menegaskan bahwa kebijakan stabilisasi ekonomi perlu diimbangi dengan langkah-langkah yang mendukung daya tahan sektor riil. Menurutnya, stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Oleh sebab itu, selain menjaga nilai tukar rupiah, pemerintah juga perlu memperkuat iklim investasi, menekan biaya usaha, memperlancar arus perdagangan dan logistik, serta meningkatkan daya saing industri nasional.
"Dengan begitu, proses stabilisasi ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja," tutup Shinta.
