Jakarta, MI - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh program strategis nasional guna memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (4/6/2026).
Dia mengatakan upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah akan terus diperkuat.
"Semangat kami adalah bekerja sekeras mungkin untuk memerangi budaya korupsi yang masih menjadi tantangan di berbagai sektor," ujar Prasetyo.
Menurutnya, mekanisme pengawasan tidak hanya diterapkan pada program tertentu, tetapi mencakup seluruh kegiatan yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga negara. Berbagai institusi pengawas pemerintah akan terus didorong agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Prasetyo menjelaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah secara rutin melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pengelolaan program serta penggunaan anggaran di setiap kementerian dan lembaga.
"Pada dasarnya semua program pemerintah harus diawasi. Pengawasan dilakukan secara berkala agar setiap proses berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan," jelasnya.
Selain pengawasan oleh lembaga terkait, Presiden Prabowo juga disebut aktif melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden secara rutin menerima laporan perkembangan dari seluruh kementerian dan lembaga.
Prasetyo mengatakan proses monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Sebagai Presiden, beliau secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program pemerintah. Semua kementerian dan lembaga terus dipantau untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana," katanya.
Pemerintah berharap penguatan pengawasan ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mencegah penyimpangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.
