Pontianak, MI - Market-driven economy yang sudah puluhan tahun menjadi arus utama di Indonesia dinilai turut memicu ketimpangan pembangunan dan ketergantungan ekonomi nasional terhadap pasar global.
Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa mengatakan persoalan ketimpangan pembangunan dan produktivitas yang rendah ini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Isu ini juga menjadi tema penting dalam buku Paradoks Pembangunan” yang ditulisnya tahun 2017.
Menurut Teguh, setelah memimpin pemerintahan, Prabowo berupaya untuk mengimbangi atau menutupi kekurangan pendekatan “market-dirven economy” dengan menerapkan pendekatan “state-driven economy”.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, mulai dari program hilirisasi dan kontrol ekspor komoditas, hingga intervensi negara pada berbagai sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti pendidikan, jaminan gizi yang cukup bagi generasi muda, serta praktik perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.
Pernyataan itu disampaikan Teguh saat menjadi pembicara dalam kegiatan “Magang Komunikasi Pembangunan” yang digelar Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026). Kegiatan ini diikuti puluhan content creator muda Kalimantan Barat.
“Praktik ekonomi yang dikendalikan pasar untuk efisiensi, inovasi, dan menarik investasi. Tapi market tidak selalu mau masuk ke hulu, sektor pangan, energi, hilirisasi mineral, atau bangun konektivitas 3TP (terdepan, tertinggal, terbelakang, dan perbatasan),” ujar Teguh.
Teguh menjelaskan, istilah lain yang dapat digunakan untuk pendekatan “state-driven economy” versi Prabowo adalah “strategic state intervention”. Dalam praktiknya, negara masuk sebagai “first investor” dan “risk taker” di sektor yang dianggap market tidak menarik.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan membangun fondasi industri, ketahanan pangan, energi, dan logistik.
Dari perspektif geopolitik, dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai pendekatan “state-driven economy” adalah alat tawar Indonesia kepada great powers.
Ia mengatakan, Indonesia ingin tampil sebagai negara dengan kemampuan ekonomi yang memadai sehingga mampu berperan dalam menentukan agenda-agenda besar politik global.
“Ini bukan situasi di mana negara berhadap-hadapan dengan pasar. Tapi negara yang cerdas dan pasar yang sehat adalah formula bagi Indonesia untuk memiliki daya tahan yang memadai,” pungkasnya.
