Jakarta, MI - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan sekitar 350 pekerja PT Xactie Indonesia di Depok, Jawa Barat, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah perusahaan tersebut menghentikan operasionalnya. Penutupan perusahaan dipicu oleh tekanan ekonomi yang berkepanjangan dan melemahnya permintaan di pasar global.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai kasus PT Xactie Indonesia menjadi salah satu contoh nyata mulai terjadinya gelombang PHK yang sebelumnya telah diperingatkan oleh pihaknya.
"Benar, telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xactie di Depok dan perusahaan tersebut tutup. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan KSPI sebelumnya bukan ngarang atau menakut-nakuti. Informasi ini berasal dari bawah, dari perusahaan-perusahaan sendiri, dan sekarang mulai terjadi," ujar Said dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026).
Said menjelaskan, para pekerja yang terdampak PHK tetap memperoleh hak-haknya sesuai kesepakatan yang telah dicapai. Mereka menerima pesangon sebesar dua kali ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ditambah uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak.
Menurut Said, penutupan PT Xactie Indonesia tidak lepas dari tekanan ekonomi global yang dipicu konflik berkepanjangan di berbagai kawasan. Kondisi tersebut menyebabkan harga bahan baku impor melonjak, sementara biaya produksi terus meningkat.
"Perang membuat harga bahan baku impor yang dibeli dengan dolar naik drastis. Ongkos produksi meningkat, sementara pasar ekspor lesu. PT Xactie adalah perusahaan orientasi ekspor, sehingga ketika pasar global melemah, mereka tidak mampu bersaing dan akhirnya tutup," ungkap Said.
Said menuturkan, KSPI sebenarnya telah mengingatkan sejak awal April 2026 mengenai potensi PHK di 10 perusahaan dengan jumlah pekerja terdampak yang diperkirakan mencapai sekitar 9 ribu orang.
Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa peringatan tersebut bukan sekadar prediksi.
"KSPI sudah mengingatkan sejak awal bahwa akan ada ancaman PHK besar-besaran. Ini bukan asumsi. Kami diingatkan langsung oleh manajemen di tingkat perusahaan. Dan sekarang kenyataannya mulai terjadi," kata Said.
Gelombang PHK, lanjut dia, tidak hanya terjadi di Depok. Sejumlah kawasan industri di Banten, Tangerang, dan Serang juga mulai mengalami kondisi serupa. Beberapa perusahaan, antara lain PT Shewa, Luncheong, dan PT PWI, telah melakukan PHK terhadap ratusan pekerja, terutama di sektor sepatu dan tekstil.
"Bahkan perusahaan besar seperti Nikomas juga mengurangi sekitar 279 pekerja. Ini menunjukkan situasi industri formal sedang tidak baik-baik saja," jelasnya.
Said mengatakan, di Karawang terdapat perusahaan yang telah tutup dengan jumlah pekerja terdampak sekitar 295 orang. Selain itu, terdapat efisiensi sekitar 294 pekerja dan PHK karena disharmoni industrial sekitar 200-an orang.
Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Timur. Ia menyebut, di Kabupaten Sidoarjo, CV Asri telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja.
"Perusahaan otomotif dan turunannya juga mulai terpukul. Harga jual mobil naik, permintaan turun, daya beli masyarakat melemah, akhirnya perusahaan melakukan efisiensi dan PHK," imbuhnya.
Melihat perkembangan tersebut, Said memperkirakan ancaman PHK masih akan berlanjut. Banyak perusahaan, kata dia, mulai kalah bersaing akibat tingginya biaya produksi dan menurunnya permintaan pasar.
Karena itu, KSPI meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan industri dan mencegah meluasnya gelombang PHK yang berpotensi menimpa ribuan pekerja lainnya.
"Pemerintah sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK. KSPI akan terus memberikan informasi dan mendorong langkah-langkah konkret. Yang paling penting adalah memastikan hak-hak buruh diberikan secara penuh," tutur Said.
KSPI juga mendorong adanya program penempatan kerja bagi para pekerja yang terdampak PHK.
"Kalau memungkinkan, para pekerja bisa disalurkan ke perusahaan lain. Seperti kasus di Tangerang, ada pekerja yang dipindahkan ke pabrik baru di Brebes," pungkasnya.
