Jakarta, MI– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap potensi efisiensi anggaran negara dalam jumlah fantastis hingga mencapai Rp2.000 triliun melalui penerapan teknologi pemerintahan digital atau Government Technology (GovTech).
Menurut Luhut, transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah bukan sekadar modernisasi birokrasi, melainkan langkah strategis untuk menutup berbagai celah kebocoran anggaran yang selama ini membebani keuangan negara.
"Kita berbicara efisiensi dalam skala besar. Bisa Rp1.500 triliun, bahkan mungkin mencapai Rp2.000 triliun," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Salah satu proyek utama yang menjadi andalan pemerintah adalah sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang telah diuji coba di 42 kabupaten dan kota. Sistem tersebut mengintegrasikan data berbagai instansi pemerintah secara real-time sehingga proses penyaluran bantuan sosial menjadi lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Melalui platform berbasis kecerdasan buatan (AI), masyarakat dapat mendaftar bantuan sosial, memverifikasi data, hingga mengajukan keberatan apabila ditemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat.
Luhut menegaskan, penggunaan AI memungkinkan pemerintah memetakan persoalan secara lebih akurat dan menghilangkan praktik-praktik yang selama ini membuka ruang penyimpangan.
"Kami sudah memahami anatomi persoalan dalam registrasi berbasis AI. Ini bisa menjadi salah satu warisan besar pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.
Tak hanya sektor bantuan sosial, digitalisasi juga akan diperluas ke sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menargetkan pengawasan komoditas mineral dan batu bara semakin ketat melalui integrasi sistem digital yang mampu melacak aktivitas produksi dan transaksi secara lebih akurat.
Menurut Luhut, pengalaman penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) menunjukkan bahwa teknologi mampu meningkatkan pengawasan sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan negara.
"Dengan sistem digital, kebocoran bisa dikendalikan. Batu bara, nikel, dan komoditas strategis lainnya dapat dipantau lebih efektif. Tinggal dikembangkan lebih luas lagi," katanya.
Pemerintah kini menjadikan GovTech sebagai salah satu pilar utama reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara. Jika implementasinya berjalan optimal, digitalisasi diyakini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membuka ruang penghematan anggaran terbesar dalam sejarah pemerintahan Indonesia.**
