Sumatera Selatan, MI - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah Banyuasin, Sumatera Selatan dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang melewati daerah Banyuasin.
Salah satu upaya yang dilakukan Hutama Karya adalah melakukan audiensi dengan Bupati Banyuasin, Askolani guna membahas permasalahan dan kendala pengadaan lahan pada proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya Ruas Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 serta Ruas Betung–Tempino-Jambi Seksi 1.
Dalam audiensi tersebut, Hutama Karya menyampaikan sejumlah kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadaan lahan, khususnya pada lokasi Simpang Sebidang Exit Tol Pangkalan Balai dan Simpang Sebidang Exit Tol Betung. Kedua lokasi tersebut menjadi titik penting yang memerlukan dukungan dan sinergi berbagai pihak guna memastikan kelancaran pembangunan serta konektivitas akses masyarakat terhadap jalan tol.
Selain menyampaikan perkembangan proyek dan berbagai tantangan di lapangan, Hutama Karya juga memohon dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membantu percepatan penyelesaian permasalahan pengadaan lahan. Dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting sebagai upaya mendorong percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) JTTS, khususnya ruas yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin.
Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani, menyampaikan, sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mendukung percepatan penyelesaian proyek JTTS.
"Hutama Karya mengapresiasi dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membantu penyelesaian berbagai kendala pengadaan lahan yang masih dihadapi di lapangan. Melalui koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan," kata Hamdani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2026).
"Kami optimistis proses pengadaan lahan dapat diselesaikan secara bertahap sehingga pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung dan Betung–Tempino-Jambi dapat berjalan sesuai target dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah," tambah Hamdani.
Lebih lanjut, Hutama Karya akan terus mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat guna memastikan kelancaran pelaksanaan PSN tersebut.
"JTTS merupakan infrastruktur strategis yang akan meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra. Oleh karena itu, dukungan seluruh pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," katanya.
Bupati Banyuasin, Askolani menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pembangunan infrastruktur strategis nasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pemerintah Kabupaten Banyuasin siap berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang masih dihadapi di lapangan, khususnya terkait pengadaan tanah," ujar Askolani.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Hutama Karya diharapkan proses penyelesaian pengadaan lahan dapat berjalan lebih optimal sehingga pembangunan JTTS di wilayah Kabupaten Banyuasin dapat berjalan sesuai target penyelesaian dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta meningkatkan konektivitas kawasan di Sumatra Selatan.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap percepatan proyek, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga akan menjadwalkan site visit ke Proyek Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi guna melihat secara langsung kondisi di lapangan dan mengidentifikasi langkah-langkah percepatan yang dapat dilakukan.
Untuk Ruas Palembang–Betung sepanjang 69,19 km, hingga saat ini telah mencapai progres konstruksi sebesar 83,00% dan progres pengadaan lahan sebesar 87,45%. Sementara itu, Ruas Betung Tempino–Jambi yang memiliki panjang 170,7 km mencatat progres konstruksi sebesar 59,47% dan progres pengadaan lahan sebesar 69,18%. Percepatan penyelesaian pengadaan lahan pada sejumlah titik prioritas menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan konstruksi dan memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
