Jakarta, MI - Pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengingatkan agar BUMN Ekspor, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI), tidak hanya mengejar keuntungan. Perusahaan tersebut diminta tetap menjalankan perannya sebagai agen pembangunan nasional.
Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, menilai pembentukan BUMN Ekspor merupakan langkah strategis pemerintah untuk membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Namun, ia menegaskan implementasinya harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta tetap memberi ruang bagi sektor swasta.
"Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Fokus utamanya adalah perbaikan sistem dan transparansi perdagangan," ujar Carmelita dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, BUMN Ekspor tidak boleh semata-mata berorientasi pada laba. Perusahaan itu harus menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat sektor-sektor strategis, mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus membangun kemitraan yang sehat dengan pelaku usaha nasional.
Di sisi lain, Carmelita mengingatkan sektor swasta juga harus tetap mendapat ruang untuk berkembang. Kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif dinilai menjadi kunci agar dunia usaha mampu meningkatkan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Bagaimanapun swasta nasional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Karena itu, implementasi kebijakan ini perlu menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai agen pembangunan bangsa dan ruang bagi sektor swasta untuk terus bertumbuh," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia. Regulasi tersebut mulai berlaku 1 Juni 2026 dan ditargetkan berjalan penuh pada 1 Januari 2027.
Sebagai pelaksana kebijakan itu, Danantara membentuk PT DSI sebagai BUMN Ekspor. Pada tahap awal, skema ekspor satu pintu diterapkan untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy).
INSA menyatakan akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap industri pelayaran nasional yang menjadi bagian penting dari rantai logistik ekspor. Organisasi itu juga siap memberikan masukan agar kebijakan ini mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional tanpa menggerus peran sektor swasta.
