Jakarta, MI - Rasio utang pemerintah Indonesia naik menjadi 40,54% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Meski meningkat dibandingkan 39,81% PDB pada tahun sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal masih terkendali.
Menurut Purbaya, level utang tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
"Meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di 2024 menjadi 40,54% PDB di 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai UU sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali," ujar Purbaya dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Pemerintah, kata dia, tidak akan berhenti di situ. Sejumlah langkah disiapkan agar rasio utang tidak terus merangkak naik di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Strategi yang ditempuh mencakup konsolidasi fiskal bertahap dalam rangka penguatan keseimbangan primer menuju positif; optimalisasi penerimaan negara; peningkatan kualitas belanja; serta pengelolaan portofolio utang aktif melalui debt switch, buyback dan konversi pinjaman.
"Dengan strategi ini, pemerintah optimis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita," tutur Purbaya.
Untuk mendongkrak penerimaan, pemerintah memilih memperluas basis pajak ketimbang menaikkan tarif. Optimalisasi data dan teknologi akan difokuskan untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal yang selama ini belum tergarap maksimal.
Di sektor kepabeanan dan cukai, pemerintah juga akan memperketat pengawasan lewat digitalisasi layanan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor ilegal dan barang kena cukai ilegal. Langkah itu diharapkan mampu mengerek penerimaan negara tanpa mengorbankan investasi, ekspor, maupun hilirisasi.
