Jakarta, MI - Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali bertambah. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN pada Mei 2026 mencapai US$444,4 miliar atau sekitar Rp7.999 triliun (asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS), naik 2,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Laju pertumbuhan itu sedikit lebih tinggi dibanding April 2026 yang tercatat sebesar 2,0% secara tahunan.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan utang dipicu oleh meningkatnya ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, sementara kontraksi utang luar negeri swasta mulai mereda.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," kata Ramdan dalam keterangannya Rabu (15/7/2026).
BI mencatat posisi utang luar negeri pemerintah mencapai US$217,3 miliar, atau tumbuh 3,7% secara tahunan. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.
Menurut BI, kenaikan tersebut terutama didorong oleh derasnya aliran dana investor ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Masuknya dana asing itu dinilai mencerminkan kepercayaan investor yang masih terjaga terhadap prospek ekonomi Indonesia, meski pemerintah tetap melakukan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.
Ramdan menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin dalam pengelolaan utang, mulai dari memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga tepat waktu hingga memastikan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan terukur.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," tuturnya.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
Hampir seluruh utang pemerintah juga merupakan utang berjangka panjang. Berdasarkan penggunaannya, porsi terbesar dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22%, disusul administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,6%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5% dari total ULN pemerintah.
Di sisi lain, utang luar negeri Bank Indonesia juga mengalami kenaikan. BI menjelaskan, peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya kepemilikan investor asing pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kondisi ini sejalan dengan kebijakan operasi moneter yang pro-pasar sekaligus upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.
Sementara itu, utang luar negeri swasta masih mencatatkan kontraksi, meski lajunya mulai melandai. Hingga Mei 2026, posisi ULN swasta tercatat US$195,9 miliar, atau menyusut 0,1% secara tahunan. Penurunan tersebut lebih baik dibandingkan April 2026 yang terkontraksi 0,5%.
BI menyebut perlambatan kontraksi terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan (financial corporations). Segmen ini mencatat kontraksi 0,8% secara tahunan, jauh lebih rendah dibandingkan kontraksi 5,0% pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan sektornya, utang luar negeri swasta masih didominasi oleh industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,9% dari total ULN swasta.
Selain itu, struktur ULN swasta juga masih didominasi utang berjangka panjang dengan porsi mencapai 74,9% dari total utang luar negeri swasta.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9% pada Mei 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9% dari total ULN," jelas Ramdan.
