Jakarta, MI - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menjadi sorotan setelah harga minyak dunia bergerak naik menyusul meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar memengaruhi pasar energi global, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian Indonesia apabila eskalasi terus berlanjut.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mengatakan Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia. Karena itu, setiap peningkatan ketegangan di kawasan tersebut selalu direspons pasar sebagai ancaman terhadap keamanan energi global, bahkan sebelum terjadi gangguan nyata terhadap pasokan minyak.
"Bahkan sebelum satu tetes minyak pun benar-benar terganggu, pasar sudah lebih dulu menghitung risiko. Akibatnya yang naik bukan hanya harga minyak mentah, tetapi juga premi risiko, biaya asuransi kapal, ongkos logistik hingga tarif pengangkutan energi. Dengan kata lain, pasar bukan sedang membeli minyak, melainkan membeli ketidakpastian," ujar Amin, Sabtu (17/7/2026).
Saat ini harga minyak Brent bergerak mendekati US$86 per barel. Namun, menurut Amin, perhatian utama bukan terletak pada harga saat ini, melainkan potensi eskalasi konflik yang dapat menghambat lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.
Ia memperingatkan, apabila jalur pelayaran tersebut benar-benar terganggu, harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga US$100-110 per barel.
"Dalam kondisi seperti itu, dunia tidak lagi hanya menghadapi kenaikan harga komoditas, tetapi sebuah energy security shock yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi global," papar politisi PKS ini.
Indonesia Rentan karena Ketergantungan Impor Energi
Amin menilai dampak bagi Indonesia tidak hanya sebatas kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga dapat memengaruhi kondisi fiskal negara, stabilitas moneter hingga laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi paradoks sebagai negara penghasil minyak yang tetap bergantung pada impor minyak mentah dan BBM.
"Produksi minyak domestik terus menurun, sementara kebutuhan energi meningkat. Akibatnya Indonesia menjadi importer harga, bukan penentu harga. Setiap kenaikan harga minyak dunia langsung memperbesar nilai impor migas, memperlebar defisit neraca perdagangan migas, menekan nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi," jelasnya.
Ia mengingatkan, semakin tinggi harga minyak bertahan dalam jangka panjang, semakin besar pula tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ruang fiskal negara akan tergerus. Anggaran yang semestinya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur maupun perlindungan sosial berpotensi dialihkan untuk menutup lonjakan biaya energi," tuturnya.
Selain membebani APBN, Amin menilai lonjakan harga energi juga berpotensi memicu inflasi yang lebih luas karena energi menjadi komponen utama hampir seluruh aktivitas ekonomi.
Mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, biaya produksi industri hingga harga pangan diperkirakan akan terdorong naik apabila harga energi terus meningkat.
"Fenomena ini dikenal sebagai cost-push inflation. Inflasi seperti ini jauh lebih sulit dikendalikan hanya dengan kebijakan moneter karena penyebabnya berasal dari sisi pasokan, bukan dari lonjakan permintaan," ungkapnya.
Amin menilai kenaikan harga energi juga akan mempersempit margin keuntungan dunia usaha, mengurangi daya saing industri, menekan investasi hingga membuka peluang terjadinya efisiensi tenaga kerja.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Konflik geopolitik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia tetap bisa menjalar menjadi ancaman nyata terhadap pertumbuhan ekonomi domestik," tegasnya.
Meski demikian, Amin meminta masyarakat tidak langsung berasumsi bahwa kenaikan harga minyak dunia otomatis akan diikuti kenaikan harga BBM di dalam negeri.
Ia menjelaskan pemerintah masih memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga, mulai dari subsidi, kompensasi energi hingga kebijakan fiskal lainnya.
"Namun instrumen tersebut juga memiliki batas. Semakin lama harga minyak bertahan tinggi, semakin besar tekanan terhadap APBN. Persoalannya bukan hanya apakah harga BBM naik atau tidak, tetapi seberapa kuat kemampuan fiskal negara menopang kebijakan tersebut," ujarnya.
Menghadapi potensi gejolak global, Amin meminta pemerintah segera mempercepat reformasi sektor energi agar ketahanan energi nasional semakin kuat.
Ia mengusulkan empat langkah strategis yang perlu diprioritaskan pemerintah, yakni memperkuat cadangan strategis BBM dan mendiversifikasi sumber impor energi, meningkatkan produksi migas nasional, mempercepat pengembangan biodiesel, bioavtur, gas bumi serta energi baru dan terbarukan, serta menjaga disiplin fiskal melalui koordinasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan pelaku industri.
"Diversifikasi energi bukan lagi sekadar agenda lingkungan, tetapi sudah menjadi strategi geopolitik untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor," katanya.
Di akhir pernyataannya, Amin menegaskan bahwa eskalasi di Selat Hormuz menjadi pengingat penting bahwa keamanan energi kini telah menjadi bagian dari keamanan nasional.
"Solusi jangka panjang tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah harga BBM naik atau tidak. Yang lebih mendasar adalah membangun kedaulatan energi nasional melalui peningkatan produksi energi domestik, percepatan hilirisasi sektor energi, perluasan pemanfaatan bioenergi dan energi terbarukan, peningkatan efisiensi konsumsi, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor," tandasnya.
