Jakarta, MI — Danantara Indonesia bersama Badan Pengelola (BP) BUMN mulai membongkar persoalan keuangan yang membelit PT Pos Indonesia (Persero).
Hasil audit manajemen baru menemukan adanya penyesuaian pembukuan mencapai Rp9 triliun untuk periode 2023-2025.
Angka tersebut menjadi sorotan serius karena muncul dalam proses pembersihan dan pemulihan catatan keuangan masa lalu perusahaan.
Di tengah temuan koreksi pembukuan jumbo itu, Danantara juga menyebut adanya laporan dan indikasi dugaan penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan yang kini masih dalam proses audit dan investigasi.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pembenahan PT Pos Indonesia menjadi salah satu agenda prioritas yang kini dikawal langsung oleh Danantara dan BP BUMN.
“Pembenahan di PT Pos Indonesia menjadi salah satu fokus yang terus dikawal oleh Danantara dan BP BUMN. Langkah ini menyusul laporan manajemen baru mengenai hasil audit berupa penyesuaian pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp9 triliun sebagai bagian dari pembersihan dan pemulihan catatan keuangan masa lalu,” kata Dony, Kamis (23/7/2026).
Untuk mempercepat proses pemulihan, Dony telah bertemu dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia, Iskandar Kunaefi, pada Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, manajemen diminta segera melakukan penataan menyeluruh terhadap struktur keuangan perusahaan.
Fokus pembenahan mencakup efisiensi biaya operasional, penguatan struktur pendapatan, serta upaya menekan beban utang yang selama ini menjadi salah satu persoalan yang membayangi kinerja perusahaan.
Danantara menilai PT Pos Indonesia harus dikembalikan menjadi perusahaan yang sehat melalui restrukturisasi menyeluruh dan berbagai aksi korporasi. Sinergi antar-BUMN juga didorong sebagai bagian dari strategi pemulihan bisnis.
“Fokusnya pada penataan keuangan yang efektif dan efisien, termasuk meninjau secara menyeluruh struktur pendapatan, komponen biaya, serta penerapan model bisnis berkelanjutan melalui pelibatan intercompany demi menurunkan utang,” ujar Dony.
Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, mengungkapkan bahwa hasil due diligence menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.
Danantara juga menyebut adanya laporan dan indikasi dugaan penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan. Namun, seluruh temuan tersebut masih dalam proses audit dan investigasi sehingga belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum.
Sorotan terhadap kondisi keuangan PT Pos Indonesia pun semakin menguat setelah muncul angka koreksi pembukuan Rp9 triliun.
Temuan tersebut kini menjadi pekerjaan besar bagi manajemen baru untuk menjelaskan akar persoalan, memperbaiki sistem pengendalian internal, serta memastikan tidak ada masalah yang kembali disembunyikan di balik laporan keuangan perusahaan.
Di tengah sorotan tersebut, PT Pos Indonesia memberikan respons resmi. Perusahaan menyatakan mendukung sepenuhnya proses audit yang saat ini dilakukan oleh instansi atau lembaga negara yang berwenang.
Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, mengatakan audit tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
“PT Pos Indonesia mendukung sepenuhnya proses audit yang saat ini sedang dilaksanakan oleh instansi/lembaga negara yang berwenang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi, dan akuntabilitas,” kata Iwan kepada Monitorindonesia.com, Jumat (24/7/2026).
PT Pos Indonesia juga menegaskan bahwa proses audit tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan. Di bawah pendampingan Danantara dan BP BUMN, manajemen mengklaim terus menjalankan program transformasi, penguatan kinerja, serta memperkuat sistem pengendalian internal.
“Di bawah pendampingan Danantara dan BP BUMN, Manajemen terus menjalankan berbagai program transformasi dan penguatan kinerja, serta penguatan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari komitmen untuk membangun perusahaan yang semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing,” ujarnya.
Perusahaan juga memastikan seluruh kegiatan operasional, pelayanan kepada pelanggan, dan kerja sama dengan seluruh mitra usaha tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Sehubungan dengan hal tersebut, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan, pelayanan kepada pelanggan, dan kerja sama dengan seluruh mitra usaha tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Iwan.
PT Pos Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan layanan yang aman, andal, dan berkualitas kepada masyarakat. Namun, di tengah proses audit dan pembenahan keuangan yang mengungkap koreksi pembukuan Rp9 triliun, publik kini menunggu hasil akhir pemeriksaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik angka jumbo tersebut.
Apabila audit dan investigasi nantinya menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, maka proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika koreksi tersebut merupakan bagian dari penyesuaian akuntansi, penjelasan yang transparan tetap diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi baru mengenai kondisi keuangan salah satu BUMN tertua di Indonesia. (wan)
