Jakarta, MI– Aktivitas ekspor berbagai komoditas logam Indonesia masih menghadapi hambatan. Hingga Rabu (29/7/2026), sebanyak 120 laporan surveyor (LS) yang menjadi syarat ekspor belum juga diterbitkan akibat belum adanya kepastian regulasi mengenai pengujian kandungan logam tanah jarang (LTJ) sebagai unsur ikutan pada komoditas logam.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusuma, mengatakan penundaan penerbitan LS berdampak pada pengiriman berbagai komoditas hasil pertambangan dari sejumlah daerah, mulai Sulawesi, Kalimantan Barat hingga Bangka Belitung.
"Per hari ini, Rabu, 29 Juli 2026, kami mendapatkan informasi bahwa masih ada sekitar 120 LS yang belum terbit," kata Arif dalam keterangan tertulisnya kepada monitorinfonesia.com.
Menurut Arif, kendala tersebut melibatkan sejumlah lembaga surveyor yang berwenang menerbitkan LS, antara lain Anindya, Carsurin, Sucofindo, Tribhakti, dan Geo Services.
FINI menilai ketidakjelasan aturan mengenai pemeriksaan kandungan LTJ telah memperlambat proses administrasi ekspor, sehingga berbagai komoditas logam belum dapat diberangkatkan ke pasar internasional.
Mandeknya penerbitan LS dikhawatirkan akan mengganggu arus perdagangan mineral nasional, menghambat penerimaan devisa, serta memengaruhi arus kas perusahaan tambang dan smelter yang bergantung pada kelancaran ekspor.
Sebelumnya, pelaku industri telah menyuarakan perlunya sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga terkait tata niaga LTJ. Mereka meminta pemerintah segera menetapkan pedoman teknis yang jelas agar proses verifikasi ekspor dapat kembali berjalan normal.
Kalangan industri berharap penyelesaian regulasi tersebut dapat segera dilakukan sehingga penerbitan laporan surveyor tidak lagi tertunda dan aktivitas ekspor logam Indonesia kembali berlangsung tanpa hambatan.**
