Jakarta, MI - Danantara masih menahan publikasi laporan keuangan perdananya. Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menegaskan keterlambatan itu bukan karena masalah transparansi, melainkan kompleksnya penyusunan laporan keuangan konsolidasi pertama yang menggabungkan seluruh badan usaha milik negara (BUMN) dalam satu entitas.
Menurut Dony, saat ini laporan tersebut juga tengah memasuki tahap pre-audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini adalah pertama kali BUMN melakukan laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi itu artinya akan ada proses eliminasi antarperusahaan," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).
Ia menjelaskan, sebelum Danantara dibentuk, setiap BUMN menyusun laporan keuangannya secara terpisah. Kini, setelah seluruh perusahaan berada di bawah satu holding, semua laporan harus dilebur menjadi satu laporan keuangan konsolidasi.
Proses itu membuat setiap transaksi antar-BUMN wajib dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda. Misalnya, transaksi antara Pertamina dan Bank Mandiri tidak bisa dihitung dua kali dalam laporan gabungan.
"Karena kan dulu BUMN terpisah-pisah, bukan satu holding. Sekarang menjadi satu holding. Ada Pertamina, Mandiri, PLN. Ini nanti akan terjadi proses eliminasi karena asetnya tercatat masing-masing. Karena dia terkonsolidasi makanya terjadi proses eliminasi," katanya.
Dony mengakui proses tersebut jauh lebih rumit dibanding penyusunan laporan keuangan perusahaan biasa. Pasalnya, konsolidasi harus mencakup ratusan entitas dengan transaksi yang saling berkaitan.
Meski demikian, ia memastikan laporan keuangan masing-masing BUMN tetap tersedia dan dapat diakses. Yang masih dikerjakan adalah laporan gabungan seluruh perusahaan di bawah naungan Danantara.
"Inilah prosesnya tentu membutuhkan waktu lama. Kalau kita mau melihat tentu kita bisa melihat laporan masing-masing BUMN. Tapi kalau untuk melakukan proses konsolidasinya tentu membutuhkan waktu," ungkapnya.
Selain menyusun laporan konsolidasi, Danantara juga tengah menjalani pre-audit oleh BPK sebelum laporan keuangan resmi diterbitkan sebagai laporan yang telah diaudit.
"Kita sudah juga sedang dilakukan pre-audit oleh BPK untuk audit report-nya karena kita sudah melihat yang unaudited-nya. Nanti akan dilakukan prosesnya," ucapnya.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai standar, Danantara menggandeng konsultan keuangan dari kelompok 'Big Four', alias Deloitte, PwC, EY, dan KPMG, untuk membantu penyusunan chart of accounts serta memastikan standar pelaporan berjalan sesuai ketentuan.
"Ini untuk tahun pertama tentu akan lebih membuat chart of account-nya lebih spesifik. Kita dibantu juga oleh konsultan keuangan 'Big Four' untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik," kata dia.
Dony menepis anggapan bahwa molornya publikasi laporan keuangan mencerminkan minimnya keterbukaan informasi. Menurut dia, justru Danantara ingin memastikan laporan yang dirilis benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tetapi pada dasarnya semuanya akan sangat transparan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucap Dony.
Ia menambahkan, tahun pertama penyusunan laporan keuangan konsolidasi menjadi fase pembentukan sistem pelaporan yang nantinya akan memudahkan proses pada tahun-tahun berikutnya. Ia memastikan target Danantara tetap menyusun laporan keuangan penuh, bukan sekadar laporan tahunan perusahaan.
"Kita justru maunya tentu jadi laporan keuangan yang benar. Dan tentu berproses karena ini tahun pertama," imbuhnya.
Menurut dia, setelah pola konsolidasi dan eliminasi transaksi antarperseroan terbentuk, proses penyusunan laporan keuangan pada tahun berikutnya akan jauh lebih sederhana karena seluruh mekanisme sudah terintegrasi ke dalam sistem.
"Setelah ini nanti tentu kalau kita sudah ketemu polanya, proses eliminasi dari seluruh perusahaan ini tahun berikutnya tentu akan jauh lebih mudah. Karena itu kan langsung kita masukkan juga dalam sistem," ujarnya.
Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi tersebut berlangsung di tengah restrukturisasi besar-besaran ekosistem BUMN yang tengah dilakukan pemerintah melalui Danantara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan jumlah entitas BUMN mencapai 1.077 perusahaan saat dirinya mulai menjabat, jauh lebih banyak dari perkiraan awal sekitar 300-350 perusahaan. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut dipangkas menjadi maksimal 350 entitas hingga akhir 2026 melalui penutupan, merger, dan konsolidasi perusahaan.
Hingga akhir Juli, sekitar 250 entitas BUMN telah dikonsolidasikan atau ditutup. Sisanya, sekitar 700 entitas, ditargetkan dirapikan sebelum akhir 2026.
Sementara itu, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, sebelumnya juga memastikan laporan keuangan Danantara tetap disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan publikasi laporan masih menunggu rampungnya proses konsolidasi seluruh entitas BUMN dan audit yang sedang berlangsung.
Rohan juga memastikan laporan keuangan tahunan Danantara tetap akan diaudit sesuai regulasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan.
