Jambi, MI - Moratorium pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) baru di Jambi diprotes petani sawit swadaya. Kebijakan yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jambi itu dinilai berisiko membuat jarak tempuh petani ke pabrik semakin jauh, sehingga biaya angkut tandan buah segar (TBS) membengkak dan posisi tawar petani melemah.
Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, petani swadaya saat ini sudah menanggung biaya angkut TBS sekitar Rp200-Rp300 per kilogram akibat jarak kebun dengan pabrik yang cukup jauh.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak buru-buru menerapkan moratorium. Yang lebih mendesak adalah membenahi tata kelola pembangunan PKS dengan mengacu pada data sebaran kebun dan potensi pasokan TBS di setiap wilayah.
"Yang kami minta adalah tata kelola yang lebih baik. Izin pembangunan pabrik harus didasarkan pada data sebaran kebun swadaya agar tidak mengganggu kemitraan yang masih berjalan dengan sistem pola kredit," kata Darto.
Darto menilai kapasitas PKS harus disesuaikan dengan potensi pasokan TBS di masing-masing zona. Kapasitas pengolahan juga tidak seharusnya melebihi dua kali lipat dari potensi pasokan TBS yang tersedia.
Ia juga meminta pemerintah tidak memberikan izin kepada PKS yang tidak memiliki kebun sendiri, terutama jika berada di sekitar kawasan kebun plasma. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga tata niaga dan keberlanjutan kemitraan antara perusahaan dengan petani.
Menurut Darto, moratorium juga berisiko menghambat ambisi Jambi mengembangkan industri hilir sawit. Rencana pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung dan kawasan industri terintegrasi membutuhkan pasokan bahan baku dari sektor hulu yang kuat.
"Kalau Jambi ingin membangun industri hilir sawit, maka pasokan CPO dari sektor hulu harus diperkuat, bukan dibatasi," ujarnya.
Ia menilai pembatasan pembangunan PKS juga bisa membuat investor mengalihkan modal ke provinsi lain. Jika itu terjadi, Jambi berpotensi kehilangan investasi sekaligus peluang menciptakan nilai tambah dari industri sawit.
Pendiri Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Jambi, Subadri, mengapresiasi langkah pemerintah mengumpulkan data PKS secara lengkap. Namun, ia menilai data tersebut seharusnya digunakan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat kemitraan, bukan menjadi dasar untuk melakukan moratorium.
Subadri mengingatkan penurunan produksi TBS akibat El Nino hanya bersifat sementara. Sementara itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang berjalan saat ini berpotensi meningkatkan produktivitas kebun petani.
"Jika kapasitas pabrik dibatasi sekarang, ketika produksi meningkat akan terjadi kekurangan kapasitas pengolahan. Dampak paling dirasakan petani," jelasnya.
Anggota DPRD Merangin dari Fraksi Gerindra Ahmad Fahmi menilai persoalan industri sawit bukan semata-mata jumlah PKS, melainkan bagaimana memastikan kemitraan antara perusahaan dan petani berjalan adil.
Ia mendorong pemerintah memprioritaskan pendataan petani dan sertifikasi keberlanjutan. Dengan data yang akurat, petani akan lebih mudah mengakses program peremajaan, bantuan sarana dan prasarana dari BPDPKS, serta peluang masuk ke pasar ekspor.
"Dengan data petani yang akurat, petani akan lebih mudah memperoleh akses program peremajaan, bantuan sarana dan prasarana dari BPDPKS, serta membuka peluang memasuki pasar ekspor," tutur Ahmad Fahmi.
POPSI dan JPSN tidak menolak penataan pembangunan PKS. Mereka justru mengusulkan setiap PKS baru wajib memiliki bukti pasokan TBS yang jelas dan kemitraan yang sah dengan kebun di sekitarnya.
Keduanya juga mendorong pemerintah kabupaten dan petani setempat dilibatkan dalam penataan pembangunan PKS. Dengan begitu, investasi tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan akses pasar dan kepentingan petani sawit.
