Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto terus merombak pengelolaan BUMN yang dinilai tidak produktif. Pemerintah sejauh ini telah menutup 290 BUMN dan menargetkan pada akhir 2026 hanya tersisa maksimal 300 BUMN yang benar-benar produktif.
Prabowo menyampaikan langkah tersebut dalam penyampaian pengantar pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Sebagaimana saya laporkan ke Majelis ini tadi pagi, kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif," ujar Prabowo.
Menurutnya, pembenahan BUMN tidak berhenti pada pengurangan jumlah perusahaan. Pemerintah juga membidik aset-aset milik BUMN yang selama ini menganggur atau belum menghasilkan nilai maksimal, mulai dari tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga berbagai fasilitas.
Prabowo melihat aset tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan menggerakkan ekonomi.
Karena itu, pemerintah akan memberi ruang kepada swasta untuk mengelola aset BUMN yang belum produktif. Kerja sama tersebut akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dengan kepemilikan strategis tetap berada di tangan negara.
"Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia," tuturnya.
Prabowo mencontohkan India yang menjalankan National Monetisation Pipeline, yakni memberi kesempatan kepada swasta mengoperasikan aset publik yang sudah tersedia.
"Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara, modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," jelas Prabowo.
Menurut Prabowo, skema serupa bisa diterapkan pada aset seperti bandara yang belum dikelola secara optimal.
"Airport yang kurang maksimal dioperasikan kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?" tegasnya.
Ia juga mendorong integrasi pengelolaan sektor penerbangan, hotel, dan bandara. Menurutnya, pola tersebut berpotensi menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan negara.
