Jakarta, MI— Target pemerintah menekan defisit APBN 2027 menjadi 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai ambisius. Di tengah kebutuhan belanja yang meningkat dan ruang fiskal yang makin terbatas, pemerintah dituntut bukan hanya menahan pengeluaran, tetapi juga menggenjot penerimaan negara.
Chief Economist PermataBank Josua Pardede bahkan memperkirakan defisit APBN 2027 dapat berada di kisaran 2,70%-2,90% PDB, lebih tinggi dari target pemerintah.
“Target penurunan defisit menjadi 2,4% PDB pada 2027 secara matematis mungkin, tetapi secara pelaksanaan tergolong menantang dan cukup optimistis,” kata Josua, Minggu (16/8/2026).
Dalam RAPBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara Rp4.097,2 triliun, pendapatan Rp3.426 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun. Pendapatan ditargetkan tumbuh sekitar 8,6%, sementara belanja meningkat sekitar 6,6% dibandingkan APBN 2026.
Masalahnya, target tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan lebih cepat daripada pertumbuhan belanja.
Josua mendorong pemerintah memperbaiki administrasi perpajakan, menutup kebocoran, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan tanpa mengorbankan daya beli serta investasi.
Risiko makin besar jika pertumbuhan ekonomi tidak mencapai asumsi pemerintah. Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 hanya sekitar 5,22%, jauh di bawah asumsi pemerintah sebesar 5,9%.
Pertumbuhan yang lebih rendah berpotensi menekan penerimaan negara. Pada saat yang sama, imbal hasil SBN 10 tahun diperkirakan mencapai 7,10%-7,30%, lebih tinggi dari asumsi pemerintah 6,9%, sehingga beban bunga utang ikut meningkat.
Dengan perkiraan PDB nominal sekitar Rp28.068 triliun, defisit 2,70%-2,90% akan setara dengan sekitar Rp758 triliun hingga Rp814 triliun. Angka itu berpotensi lebih tinggi Rp87 triliun-Rp143 triliun dari rencana pemerintah.
Ekonom INDEF M. Rizal Taufikurahman juga menilai target defisit 2,4% terlalu menantang karena pemerintah sedang melakukan konsolidasi fiskal ketika kebutuhan belanja justru meningkat.
“Target defisit 2,4% PDB pada 2027 menurut saya cukup ambisius karena pemerintah ingin melakukan konsolidasi fiskal pada saat kebutuhan belanja justru meningkat,” kata Rizal.
Menurut Rizal, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pemangkasan belanja. Penguatan tax ratio, optimalisasi PNBP, serta seleksi program belanja menjadi kunci agar APBN tidak semakin tertekan.
Alarm ruang fiskal juga terlihat dari posisi APBN 2026. Defisit diperkirakan berada di kisaran 2,75%-2,95% PDB. Jika berada di 2,85%, pemerintah hanya memiliki jarak 0,15 poin persentase dari batas defisit 3%.
Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara memang tumbuh 21,3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja 18,2%. Namun subsidi dan kompensasi semester I sudah mencapai Rp233 triliun atau 52,1% dari pagu tahunan. Pembiayaan utang bersih hingga Juni mencapai Rp477,4 triliun atau 57,4% dari target APBN.
Josua mengingatkan, defisit yang masih berada di bawah batas 3% bukan berarti pemerintah memiliki ruang leluasa.
“Defisit 2,85% masih terkendali dari sisi besaran, tetapi sudah tidak menyediakan banyak ruang untuk menghadapi kejutan baru berupa pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, penurunan penerimaan, atau kenaikan biaya utang,” ujarnya.
Karena itu, kualitas belanja menjadi persoalan utama. Pembiayaan tambahan masih dapat dibenarkan apabila diarahkan ke sektor produktif yang mendorong pertumbuhan, memperluas basis pajak, dan menciptakan lapangan kerja.
Sebaliknya, risiko fiskal akan membesar jika defisit hanya digunakan untuk menopang belanja rutin atau program dengan dampak ekonomi rendah.
Rizal menegaskan setiap program baru pemerintah harus memiliki batas yang jelas agar tidak berubah menjadi beban permanen bagi APBN.
“Setiap program baru harus mempunyai fiscal exit strategy, target kinerja yang jelas, dan evaluasi manfaat ekonomi agar tidak menggerus ruang untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” ujar Rizal.
Pesannya tegas: APBN 2027 tidak cukup hanya terlihat sehat di atas kertas. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah pembiayaan menghasilkan pertumbuhan dan memperkuat penerimaan negara.
“APBN yang sehat bukan sekadar APBN dengan defisit kecil, tetapi APBN yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan basis penerimaan yang lebih besar di masa depan,” kata Rizal.**
