IKN, MI— Pemerintah menyiapkan Rp48,8 triliun dari APBN 2025-2029 untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran jumbo tersebut diarahkan untuk menuntaskan kawasan pemerintahan, konektivitas, hingga hunian bagi ASN dan aparatur lembaga negara.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan dana APBN tersebut dibagi dalam tiga tahap pembangunan. Fokusnya bukan hanya membangun gedung pemerintahan, tetapi juga memastikan infrastruktur dasar dan akses kawasan tersedia.
"APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan perencanaan dan dari prasarana, itu membutuhkan Rp48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya," ujar Basuki.
Tahap pertama mencakup pembangunan konektivitas dan penataan kawasan. Pemerintah menyiapkan peningkatan jalan akses sepanjang 12,1 kilometer di KIPP 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, serta ruang terbuka hijau.
Tahap kedua berlangsung pada 2025-2027 dengan fokus pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Proyeknya meliputi gedung DPR, DPD, MPR, gedung sidang paripurna, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta sejumlah kantor pendukung.
Pemerintah juga membangun jalan kawasan legislatif dan yudikatif, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum.
Tahap ketiga berlangsung pada 2026-2028. Anggaran diarahkan untuk pembangunan hunian vertikal bagi personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN.
Infrastruktur pendukung seperti jalan, Multi-Utility Tunnel (MUT), sanitasi, air minum, serta penataan kawasan juga masuk dalam paket pembangunan.
Pembangunan IKN tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBN. Pemerintah juga mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta.
Nilai proyek melalui skema KPBU mencapai Rp134,22 triliun. Dana tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan hunian, jalan, dan MUT.
Sejumlah perusahaan menjadi pemrakarsa pembangunan hunian, termasuk PT Intiland Development Tbk yang menggarap 109 rumah tapak dan 41 tower rusun.
Sementara itu, nilai investasi swasta yang masuk ke IKN tercatat Rp74,54 triliun. Investasi tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, fasilitas olahraga hingga kawasan rekreasi.
Basuki menyebut sejumlah investor asing telah mulai mengerjakan proyeknya.
Salah satunya PT Dejem Nusantara Development asal Dubai yang menyiapkan pusat perbelanjaan dengan nilai sekitar Rp4 triliun di lahan 10 hektare. Delapan hektare digunakan untuk mal, sementara dua hektare disiapkan untuk pembangunan masjid.
Investor asal China, PT Starbright International Investment, juga mengembangkan empat tower hunian dan komersial dengan nilai sekitar Rp1,25 triliun.
Sementara investor asal Korea Selatan, PT Dian Jaya Indonesia, menyiapkan kawasan komersial dengan 25 tower.
Dengan kombinasi APBN, KPBU, dan investasi swasta tersebut, pembangunan IKN diarahkan tidak hanya menjadi proyek pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga membangun kawasan baru dengan infrastruktur, hunian, dan aktivitas ekonomi yang lengkap.**
