Emosi Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Masih Bergejolak

  • Whatsapp
emosi-mantan-bupati-talaud-sri-wahyumi
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip [Foto-sulutimes]

Monitorindonesia.com – Emosi mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, hingga saat ini masih belum stabil pasca ditangkap lagi oleh KPK padahal baru bebas dari penjara. Setelah masuk ke rutan, emosi Sri Wahyumi juga masih bergejolak.

“Sejauh ini informasi yang kami terima, emosi yang bersangkutan belum stabil. Namun sudah membaik dari sebelumnya,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (3/5/2021).

Bacaan Lainnya

Namun, dia tak menjelaskan secara spesifik bagaimana kondisi Sri Wahyumi di dalam Rutan KPK. Ali mengatakan penyidik akan menyelesaikan berkas perkara Sri Wahyumi secepatnya.

“Tim penyidik segera menyelesaikan pemberkasan perkara tersebut. Kami pastikan setiap perkembangan penyidikan perkara ini akan kami informasikan kepada masyarakat,” kata Ali.

Sebelumnya, Sri Wahyumi melupakan emosinya saat ditangkap lagi ketika baru saja bebas dari penjara. Akibatnya KPK tak bisa menampilkan bSri Wahyumi di hadapan publik.

“Tidak bisa menampilkan tersangka karena berupaya menyampaikan tapi kemudian, setelah akan dilakukan penahanan, keadaan emosi tidak stabil. Kami tidak bisa menampilkan yang bersangkutan,” kata Ali di KPK, Kamis (29/4/2021) lalu.

Ali memastikan semua syarat penahanan atas Sri Wahyumi sudah dipenuhi. Dalam kasus ini, Sri Wahyumi diduga menerima gratifikasi Rp 9,5 miliar proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2014-2017.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo pada 2019, yang sebelumnya juga menjerat Sri Wahyumi. Sri Wahyumi pun langsung ditahan KPK.

“KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan tersangka SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip) sebagai tersangka,” ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto.

Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[Lin]

 

Pos terkait