Ganti UN dengan AN, Azis Syamsuddin Minta Kemendikbud Matangkan Program

  • Whatsapp
Pimpinan DPR Minta Polisi Dalami Penyuplai Sejata Api ke KKB
Wakil Ketua DPR RI (Korpolkam), Azis Syamsuddin saat.menggelar buka puasa bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

Monitorindonesia.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun 2021 ini mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN). AN merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program keseteraan jenjang sekolah dasar dan menengah.

Terkait kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (17/4/2021) mendorong Kemendikbud agar mematangkan kembali program ini.

Bacaan Lainnya

Apalagi, menurut Azis,  AN menggunakan perangkat komputer mulai September 2021, namun lebih dari 120 ribu sekolah dasar (SD) di Indonesia sampai saat ini belum memiliki perangkat komputer.

“Jadi peersiapkan dengan matang. Data kembali jumlah kebutuhan perangkat komputer yang dibutuhkan oleh seluruh sekolah dasar terutama 120 sekolah tersebut untuk mengikuti AN,” kata dia.

Azis juga meminta Kemendikbud bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mendistribusikan perangkat penunjang AN ke sekolah-sekolah yang belum memilikinya. Terpenting, memastikan kesiapan seluruh sekolah yang akan melaksanakan AN tidak hanya logistik dan infrastruktur, tetapi juga kesiapan penerapan protokol kesehatan Covid-19, sebab saat ini pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia.

“Pada kondisi saat ini Kemendikbud diharapkan bisa mengantisipasi adanya keterbatasan keterampilan penggunaan perangkat komputer yang dapat menghambat siswa dalam mengikuti AN,” jelas Azis.

Terakhir, mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyediakan jaringan internet di wilayah yang belum mendapatkan akses internet dan mengantisipasi ganguan jaringan saat pelaksanaan AN. Sebab AN akan diselenggarakan secara daring.

“Harapannya, Kemendikbud mampu menyiapkan langkah antisipasi dan mempertimbangkan penundaan pelaksanaan AN jika masih banyak sekolah yang belum siap menyelenggarakan AN, agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan sesuai tujuan,” pungkas politisi Partai Golkar itu. (Ery)

Pos terkait