Gilbert PDIP: Konsep Naturalisasi Sungai Anies Hanya Menyiksa Rakyat Kecil

  • Whatsapp
Gilbert PDIP: Konsep Naturalisasi Sungai Anies Hanya Menyiksa Rakyat Kecil
Anggota FRaksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dr. Gilbert Simanjuntak.[ist]

Jakarta, Monitorindonesia.com – Umumnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai adalah masyarakat kecil. Demikian juga mereka yang terdampak banjir, sebagian besar masyarakat kecil.

Apabila banjir ini tidak teratasi maka korban paling banyak adalah masyarakat kecil. Menyesuaikan RPJMD DKI 2017-2022 yang sisa tahun 2022 dengan memaksakan naturalisasi hanya menyiksa mereka yang kecil dan terkena banjir.

Bacaan Lainnya

“Konsep naturalisasi masih sebatas wacana di atas kertas, dan yang sudah terbukti adalah normalisasi. Artinya naturalisasi ini karena tidak mampu dilakukan akan mengorbankan rakyat kecil dan mereka yang terkena banjir,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Kamis (11/02/2021).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, perubahan RPJMD ini bertentangan dengan Permendagri No 86 tahun 2017 pasal 324 yang mensyaratkan harus lebih dari 3 tahun umur RPJMD agar bisa dirubah dan kondisi mendesak juga tidak terpenuhi. Namun karena pandemic adalah bencana non alam, dan keadaan ekonomi juga dikatakan kontraksi, tidak ada yang menyatakan krisis. Niat menghapus normalisasi dengan naturalisasi semakin jelas cuma konsep di atas kertas, sebatas wacana.

Gilbert menegasan, RPJMN masih memungkinkan untuk disesuaikan karena masa jabatan Presiden hingga 2024, sehingga masih lebih dari 3 tahun. Beda dengan DKI, dimana RKPD 2021 sudah ketok palu, paling bisa berubah di bulan September 2021 dengan APBD P.

Artinya, sambung Gilbert, untuk memenuhi perubahan RPJMD DKI 2017-2022 yang diusulkan berubah, hanya mungkin berubah untuk September 2021-2022. Menurutnya, tidak ada yang mendesak untuk melakukan perubahan ini, selain ketakutan target tidak tercapai di akhir masa jabatan sehingga perlu disiasati dengan cara yang tidak lega-artis.

“Yang mendesak adalah bekerja buat rakyat, bukan bersiasat dengan merubah RPJMD dan menghilangkan hal yang baik dengan yang tidak baik: normalisasi versus naturalisasi. Ego pribadi harusnya disingkirkan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik,” katanya.[MI/hts]

 

 

Pos terkait