Donald Trump Dihukum Denda Rp 5,5 Triliun

New York, MI - Hakim di New York pada Jumat (16/2/2024) memerintahkan Donald Trump untuk membayar denda sebesar 355 juta dollar AS (sekitar Rp 5,5 triliun) atas tuduhan penipuan dan melarangnya menjalankan perusahaan-perusahaan di negara bagian tersebut selama tiga tahun.

Putusan pengadilan tersebut menjadi pukulan berat bagi kerajaan bisnis dan situasi keuangan mantan Presiden AS tersebut. Trump divonis bersalah atas praktik menggelembungkan kekayaannya secara tidak sah dan memanipulasi nilai properti untuk memperoleh pinjaman bank atau persyaratan asuransi yang menguntungkan.

Mantan Presiden menyalahkan Presiden Joe Biden sebagai otak di balik kasus ini. Politikus yang hampir pasti akan mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik menyebut kasus ini sebagai "senjata untuk melawan lawan politik yang unggul dalam jajak pendapat". 

Trump bersumpah untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Meskipun kasus ini bersifat perdata dan bukan kriminal, sehingga tidak ada ancaman hukuman penjara bagi Trump, miliarder tersebut sebelumnya menyatakan bahwa larangan menjalankan bisnis di negara bagian New York akan dianggap sebagai "hukuman mati bagi perusahaannya".

Dalam menghadapi 91 tuduhan kriminal dalam berbagai kasus, Trump telah menggunakan masalah hukumnya sebagai alat untuk membangkitkan semangat pendukungnya dan mengkritik lawannya, Biden.

Dia menyatakan bahwa kasus-kasus hukum tersebut hanyalah upaya untuk "merugikannya" dalam konteks pemilu.

Meskipun demikian, Hakim Arthur Engoron menyatakan bahwa sanksi finansial yang diberikan kepada Trump sesuai dengan perilakunya.

"Ketiadaan penyesalan dan penyesalan mereka hampir mendekati patologis," kata Engoron tentang Trump dan kedua putranya, yang juga menjadi terdakwa, dalam putusannya.

"Mereka dituduh hanya menggelembungkan nilai aset untuk menghasilkan lebih banyak uang... Donald Trump bukanlah Bernard Madoff. Namun, para terdakwa tidak mampu mengakui kesalahan mereka," tambahnya, mengacu pada pelaku skema Ponzi besar-besaran, dikutip dari AFP.

Putra-putra Trump, Eric dan Donald Trump Jr., juga dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini dan diwajibkan membayar masing-masing lebih dari 4 juta dollar AS. Don Jr. mengklaim di media sosial bahwa hasilnya telah ditentukan oleh "keyakinan politik."

Trump Organization, perusahaan bisnis keluarga, akan dipaksa oleh keputusan ini untuk memberikan izin kepada direktur kepatuhan independen yang akan tunduk pada pengawasan pengadilan.

Sebagai seorang pengembang properti dan pengusaha di New York, Trump membangun citra publiknya yang kemudian dia manfaatkan sebagai batu loncatan ke industri hiburan dan akhirnya mencapai posisi presiden.

Keputusan hakim ini dianggap sebagai kemenangan bagi Jaksa Agung negara bagian New York, Letitia James, yang telah meminta 370 juta dollar AS dari Trump untuk mengganti keuntungan yang diduga diperolehnya secara tidak sah, dan juga untuk melarangnya berbisnis di negara bagian tersebut.

"Ini adalah kemenangan yang luar biasa bagi negara bagian ini, bangsa ini, dan bagi semua orang yang percaya bahwa kita semua harus bermain dengan aturan yang sama - bahkan mantan presiden sekalipun," kata James.

Trump telah secara berulang kali melancarkan serangan terhadap James, menyebutnya sebagai "orang gila", sementara mencemarkan nama baik Engoron, yang memutuskan kasus ini tanpa melibatkan juri, dan menyebutnya sebagai "di luar kendali".

Pada saat persidangan yang sangat teknis, pengadilan mendengar bahwa dalam satu kasus, Trump menilai Mar-a-Lago dengan menggunakan "harga yang diminta" sebagai perbandingan, bukan harga jual yang sebenarnya.

Jaksa penuntut menyatakan, "Dari tahun 2011-2015, para terdakwa menambahkan premi sebesar 30 persen karena properti tersebut merupakan 'fasilitas (komersial) yang telah selesai dibangun,'" dengan alasan bahwa hal tersebut secara tidak sah mendistorsi nilai sebenarnya.

Pengacara Trump, Chris Kise, menyatakan bahwa tidak ada bukti yang jelas dan nyata yang menunjukkan adanya niat jahat dari Donald Trump.