Menlu AS Desak Para Pemimpin Timur Tengah Tekan Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata

Jakarta, MI - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Senin (10/6/2024) mendesak para pemimpin Timur Tengah agar menekan Hamas untuk menyetujui proposal gencatan senjata guna mengakhiri pertempuran di Gaza.

Blinken mengatakan bahwa Hamas adalah satu-satunya pihak “luar” yang tidak menerima kesepakatan tiga tahap, suatu proposal yang telah disetujui Israel.

“Cara terbaik untuk memastikan tidak ada lagi korban warga sipil lainnya adalah memajukan kesepakatan gencatan senjata, dan Hamas menyetujuinya. Sesederhana dan semendasar itu,” kata Blinken kepada para wartawan di Kairo.

“Mitra-mitra Mesir kami berkomunikasi dengan Hamas beberapa jam yang lalu. Saya pikir Mesir, AS, negara-negara lain, percaya bahwa, sekali lagi, kita harus mendapatkan persetujuan itu," kata Blinken.

Blinken kembali ke Timur Tengah pada hari Senin, menandai misi diplomatiknya yang kedelapan ke kawasan itu sejak konflik militer di Gaza dimulai pada Oktober lalu.

Sementara itu, AS menyerukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukannya, yang mendesak Hamas agar menerima usulan kesepakatan gencatan senjata.

Hari Senin, Blinken mengadakan pembicaraan dengan Pesiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi di Kairo sebelum bertolak ke Israel untuk bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Blinken juga akan ke Qatar dan Yordania, di mana ia akan menghadiri konferensi yang berfokus pada bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Para pejabat AS telah mengatakan bahwa Israel akan menerima proposal gencatan senjata, yang mencakup penghentian pertempuran awal, pembebasan sejumlah sandera dari Gaza, pembebasan orang-orang Palestina yang ditahan Israel, peningkatan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina, penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang didiami warga di Gaza dan kembalinya warga sipil Palestina ke rumah-rumah dan permukiman mereka.

Hamas belum menerima atau menolak rencana itu, yang secara terbuka dirinci Presiden AS Joe Biden lebih dari sepekan silam.

Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB itu berupaya untuk menambah tekanan terhadap Hamas, sambil mendesak Hamas dan Israel agar menerapkan sepenuhnya kesepakatan gencatan senjata “tanpa ditunda-tunda dan tanpa syarat,” menurut naskah tersebut yang dilihat oleh VOA.

“Israel telah menyetujui proposal ini dan Dewan Keamanan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan satu suara dan meminta Hamas untuk melakukan hal serupa,” kata Misi AS untuk PBB dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam. “Melakukan hal itu akan membantu menyelamatkan nyawa dan warga sipil yang menderita di Gaza maupun para sandera dan keluarga mereka. Para anggota Dewan tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu dan harus berbicara dengan satu suara dalam mendukung kesepakatan ini.”

Pemungutan suara mengenai resolusi tersebut dapat berlangsung paling cepat pada Senin.

Tahap kedua perjanjian gencatan senjata yang diusulkan itu menginginkan penghentian permusuhan secara permanen, penarikan penuh pasukan Israel dan kembalinya semua sandera yang masih ditawan. Tahap akhir mencakup upaya rekonstruksi bertahun-tahun di Jalur Gaza, yang sebagian besar telah hancur akibat pengeboman Israel selama delapan bulan.

Militer AS pada hari Minggu memulai kembali pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke bagian utara Jalur Gaza setelah menghentikan metode pengiriman itu pada akhir Mei, karena apa yang disebut militer sebagai kondisi cuaca buruk dan operasi militer Israel di area itu.

Dimulainya kembali pengiriman bantuan lewat udara itu menyusul pengumuman militer AS bahwa mereka telah menyelesaikan perbaikan dermaga sementara di pantai Gaza yang rusak setelah dua minggu membawa truk bantuan melalui laut.