Indonesia Resmi Gabung BRICS, Ekonom Waspadai Ancaman Ekonomi dari Trump

Jakarta, MI - Pemerintah Indonesia diminta untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi potensi ancaman dari Presiden terpilih AS, Donald Trump, usai resmi bergabung dengan blok ekonomi BRICS. 

Center of Economic and Law Studies (Celios) memperingatkan bahwa pernyataan Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif bea impor 100% kepada barang-barang dari negara-negara BRICS bisa berdampak besar.

Menurut Direktur Desk China-Indonesia Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat, Trump dikenal sebagai pemimpin yang sering menindaklanjuti ucapannya dengan langkah konkret. Jika ancaman tersebut terwujud, Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi gejolak ekonomi dalam jangka pendek hingga menengah.

"Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ucap Zulfikar dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

Dia menambahkan, dengan terpilihnya kembali Trump akan membuat perang dagang AS-China semakin memanas. Oleh sebab itu, ekonomi China diproyeksi masih akan melambat. 

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melihat BRICS sebagai agenda untuk memperkuat hubungan dengan China.

Menurutnya, Indonesia akan lebih diuntungkan jika dapat menjalin kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS lainnya, seperti Brasil untuk kerjasama ekonomi restoratif, serta Afrika Selatan dalam pengembangan transisi energi bersih.

"Jika terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan," ujar Bhima.  

Sejalan dengan itu, Peneliti Celios, Yeta Purnama, menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih aktif dalam mendiversifikasi mitra dagangnya guna memastikan Indonesia bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang akan datang.

Menurut Yeta, Indonesia perlu memainkan peran dalam mendorong kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti investasi dan pembangunan infrastruktur yang menyasar kebutuhan negara-negara berkembang. 

Yeta menambahkan, Indonesia juga harus mendorong kerja sama investasi hijau dengan mengembangkan pasar modal yang ramah lingkungan karena investasi negara-negara BRICS cenderung ke sektor ekstraktif.  

"Potensi kerja sama multilateral tentu akan menguntungkan tapi jika itu di circle yang sama, ketika ekonomi negara anggota yang mendominasi seperti China melemah maka akan rentan berdampak pada stabilitas ekonomi di dalam negeri," jelas Yeta. 

Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS sebelumnya diumumkan oleh pemerintah Brasil, dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyambut dengan positif pengumuman tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (7/1/2025), Kemlu mengungkapkan bahwa pencapaian ini mencerminkan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global, serta komitmennya untuk memperkuat kerja sama multilateral demi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

"Indonesia memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan," jelas Kemlu RI dalam keterangan tersebut.