Rusia-China vs AS di DK PBB, Debat Panas soal Program Nuklir Iran

Jakarta, MI - Perdebatan sengit terjadi dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Kamis (12/3/2026), ketika Amerika Serikat dan sekutu Barat berhadapan dengan Rusia dan China terkait program nuklir Iran.

Dalam forum tersebut, Washington berupaya memperkuat alasan atas operasi militer yang dilancarkannya terhadap Teheran dalam dua pekan terakhir.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara dan dipimpin oleh Amerika Serikat, dua negara pemilik veto, yakni Rusia dan China, berupaya menghalangi pembahasan mengenai komite yang bertugas mengawasi dan menegakkan sanksi PBB terhadap Iran.

Namun, upaya itu gagal setelah mayoritas anggota Dewan Keamanan menolaknya dalam pemungutan suara. Hasilnya, 11 negara mendukung pembahasan, sementara dua negara menolak dan dua lainnya abstain.

Utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, menuding Moskow dan Beijing berusaha melindungi Iran dengan menghambat kerja komite sanksi yang dikenal sebagai Komite 1737.

"Semua negara anggota PBB harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal, serta membekukan aset keuangan yang relevan," ujar Waltz. 

Ia menambahkan bahwa ketentuan PBB yang diusulkan untuk diaktifkan kembali secara khusus ditujukan untuk menghadapi ancaman dari program nuklir, rudal, serta persenjataan konvensional Iran, termasuk dukungan Teheran terhadap kelompok yang dianggap sebagai terorisme.

Waltz mengatakan, Rusia dan China tidak menginginkan komite sanksi yang berfungsi efektif karena ingin melindungi Iran dan mempertahankan kerja sama pertahanan dengan negara tersebut. 

Waltz juga merujuk laporan terbaru dari International Atomic Energy Agency (IAEA) yang menyebut Iran sebagai satu-satunya negara tanpa senjata nuklir yang telah memproduksi dan menyimpan uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60 persen. Ia juga menuding Teheran menolak memberikan akses kepada IAEA untuk memeriksa persediaan tersebut.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menuding Washington dan sekutunya menyebarkan “histeria” terkait dugaan rencana Iran untuk memiliki senjata nuklir. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh laporan IAEA dan justru digunakan untuk membenarkan aksi militer terhadap Iran. 

"Hal ini dilakukan untuk melancarkan aksi militer lain terhadap Teheran dan memicu eskalasi besar situasi di Timur Tengah dan sekitarnya," ucap Nebenzya.

Senada, perwakilan China untuk PBB, Fu Cong, juga melontarkan kritik tajam kepada Washington. Ia menilai AS justru menjadi pihak yang memicu krisis nuklir Iran dengan menggunakan kekuatan militer di tengah proses negosiasi diplomatik.

Menurut Fu Cong langkah tersebut justru berpotensi merusak upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa program nuklir negaranya ditujukan untuk tujuan damai. Ia juga menyatakan bahwa Teheran tidak akan menerima upaya apa pun untuk kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menggunakan isu program nuklir Iran sebagai dasar pembenaran atas serangan militer terhadap negara tersebut. Trump bahkan pada Maret lalu sempat menyatakan, Iran dapat memiliki senjata nuklir dalam waktu dua minggu jika AS tidak menyerang tiga fasilitas nuklir utama Iran. Namun sejumlah sumber menyebut klaim tersebut tidak didukung oleh penilaian intelijen AS.

Sementara itu, United Kingdom dan France menyampaikan kepada Dewan Keamanan bahwa pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran dinilai dapat dibenarkan. Kedua negara menilai Teheran gagal menjawab kekhawatiran masyarakat internasional terkait program nuklirnya.

Pemerintah France bahkan menyatakan bahwa IAEA kini tidak lagi dapat menjamin sepenuhnya bahwa program nuklir Iran bersifat damai, dan persediaan bahan nuklir negara tersebut disebut cukup untuk membuat sekitar 10 perangkat nuklir.