Penutupan Selat Hormuz Bisa Guncang Ekonomi Global

Jakarta, MI - Ketegangan geopolitik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) berpotensi memberi tekanan besar terhadap perekonomian global. Risiko tersebut bisa meningkat jika aktivitas pelayaran di Selat Hormuz tidak kembali normal.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menjelaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi sangat vital di dunia. Karena itu, banyak negara berkepentingan agar arus pengiriman minyak dan bahan bakar melalui jalur tersebut tetap berjalan lancar.

Komaidi mengatakan, negara-negara konsumen utama minyak yang melewati Selat Hormuz memiliki peran penting dalam perekonomian global. Negara-negara tersebut antara lain China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Komaidi menambahkan, keempat negara tersebut diperkirakan menyumbang sekitar 27 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto (GDP) dunia pada 2026.

“Artinya, jika terjadi gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz, minimal akan memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi yang mewakili sekitar 27 persen perekonomian global,” kata Komaidi dalam catatan ReforMiner, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Dampak dari ketegangan tersebut dinilai bisa meluas karena negara-negara tersebut juga memiliki peran strategis dalam rantai pasok global. Gangguan pasokan energi berisiko memperlambat aktivitas industri dan perdagangan internasional.

Komaidi menilai hubungan ekonomi serta kemitraan strategis antara Iran dengan China dan India dapat menjadi pintu masuk untuk mempercepat penyelesaian ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Terlebih, sekitar 53 persen ekspor minyak mentah yang melewati jalur tersebut ditujukan ke China dan India.

Di sisi lain, konflik geopolitik di kawasan tersebut juga berpotensi memberi tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia. Dampaknya terutama dirasakan melalui lonjakan harga energi, khususnya minyak mentah.

Komaidi menjelaskan bahwa sejak Indonesia berstatus sebagai net oil importer, kenaikan harga minyak justru cenderung menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ketimbang meningkatkan penerimaan negara.

Berdasarkan sensitivitas APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD1 per barel dalam satu tahun anggaran berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp6,80 triliun.

“Kenaikan harga minyak memang menambah pendapatan negara dari sektor hulu migas sekitar Rp3,50 triliun. Namun pada saat yang sama, belanja negara juga meningkat sekitar Rp10,30 triliun dalam satu tahun anggaran,” terangnya. 

Dengan asumsi ICP dalam APBN 2026 berada di level USD70 per barel, lonjakan harga minyak dunia dapat memberi tekanan besar terhadap defisit anggaran. Jika rata-rata ICP sepanjang 2026 naik hingga USD90 per barel, tambahan defisit diperkirakan mencapai sekitar Rp136 triliun.

Sementara itu, apabila harga minyak rata-rata menembus USD100 per barel hingga akhir tahun, potensi tambahan defisit anggaran bahkan bisa meningkat hingga sekitar Rp204 triliun.

Komaidi menilai kondisi ini perlu diantisipasi pemerintah sejak dini. Pasalnya, pergerakan harga energi global sangat dipengaruhi dinamika geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia.