Israel-Lebanon Berdialog usai 30 Tahun, Harapan Damai Muncul

Jakarta, MI - Israel dan Lebanon menggelar pertemuan tingkat tinggi pertama dalam lebih dari tiga dekade. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS) menyebut momen ini sebagai “kemenangan akal sehat”, meski sejumlah pihak masih meragukan peluang berakhirnya konflik dengan Hizbullah dalam waktu dekat.

Pertemuan kedua duta besar berlangsung di Washington dengan dimediasi AS, guna membahas kemungkinan membuka jalan menuju perundingan langsung. 

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, pada Selasa (14/4/2026) menyebut diskusi tersebut sebagai "diskusi yang produktif," meskipun belum ada tanggal pasti untuk putaran berikutnya.

Pemerintah AS menyambut positif pertemuan tatap muka pertama sejak 1993 ini. Namun demikian, harapan agar Israel menghentikan operasi militernya masih dinilai kecil, terutama karena Hizbullah tidak ikut terlibat dalam perundingan tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Duta Besar Lebanon, Nada Hamadeh Moawad, menilai pembicaraan tersebut berlangsung konstruktif. Ia mendorong segera diberlakukannya gencatan senjata, pemulangan warga sipil yang mengungsi, serta langkah konkret untuk mengatasi krisis kemanusiaan di negaranya.

Di sisi lain, eskalasi konflik di Lebanon dinilai berpotensi mengganggu upaya Presiden AS Donald Trump untuk meredakan ketegangan dengan Iran, penyokong utama Hizbullah. Meski begitu, Israel justru meningkatkan intensitas serangannya sejak AS dan Iran menyepakati gencatan senjata dua minggu pada 7 April lalu.

"Ini adalah kemenangan bagi akal sehat, tanggung jawab, dan perdamaian, karena pemimpin Hizbullah kemarin telah memperingatkan pemerintah Lebanon untuk tidak berpartisipasi dalam pembicaraan ini," kata Duta Besar Israel Yechiel Leiter kepada wartawan di Washington.
 
"Ini adalah awal dari pertempuran yang sangat kuat dan konsisten melawan Hizbullah."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa solusi tidak bisa dicapai secara instan. Namun, ia menilai dialog ini dapat menjadi "kerangka kerja" bagi keamanan jangka panjang. 

"Ini adalah peluang bersejarah untuk mencapai jawaban permanen atas pengaruh Hizbullah selama 20 hingga 30 tahun terakhir di bagian dunia ini," tegasnya.

Ketegangan memuncak setelah Israel menginvasi Lebanon bulan lalu sebagai respons atas serangan roket Hizbullah. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di Lebanon dan menyebabkan setidaknya 1 juta orang mengungsi.

Israel juga menyatakan rencana untuk menguasai sebagian wilayah Lebanon selatan dan melarang lebih dari 600.000 penduduk kembali ke rumah mereka. Di sisi lain, serangan Hizbullah ke Israel menewaskan 13 tentara dan dua warga sipil, serta membuat warga di kawasan utara terus berlindung di bunker.

“Kini ada peluang untuk mencapai solusi berkelanjutan, yang memang diinginkan Lebanon,” kata Presiden Lebanon Joseph Aoun pada Senin malam, merujuk pada pembicaraan dengan Israel. 

“Namun ini tidak bisa sepihak. Israel harus merespons seruan Lebanon, Arab, dan internasional untuk menghentikan agresinya terhadap Lebanon.”

Sebelumnya, serangan Hizbullah ke Israel mengakhiri gencatan senjata rapuh yang sempat terjalin sejak akhir 2024. Pemerintah Lebanon berjanji melucuti senjata Hizbullah sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, namun belum terealisasi.

Dalam perundingan terbaru, Lebanon mendorong gencatan senjata sebagai langkah awal sebelum membahas isu jangka panjang. Namun Israel menolak menghentikan serangan dan tetap menuntut agar Hizbullah dilucuti senjatanya.