Jakarta, MI - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan akan memasukkan entitas Israel ke dalam daftar hitam pihak-pihak yang melakukan kekerasan seksual di wilayah konflik. Salah satu entitas yang masuk dalam daftar tersebut adalah Layanan Penjara Israel, bersama sejumlah otoritas Israel lainnya.
Laporan The Jerusalem Post juga menyebutkan bahwa Hamas turut dimasukkan dalam daftar yang sama.
Menanggapi hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyampaikan kecaman keras. Ia mengatakan Israel akan membekukan kerja sama dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai respons atas keputusan tersebut.
“Sekretaris Jenderal PBB telah memasukkan Israel ke dalam daftar hitam yang sama dengan Hamas, ISIS, dan organisasi teroris paling bejat di dunia,” ujar Danon.
“Ini adalah aib moral dan kehancuran total kredibilitas PBB.”
“Siapa pun yang bisa memasukkan Israel ke dalam daftar yang sama dengan teroris dan pemerkosa Hamas tidak memiliki moralitas,” tegasnya.
Berbagai laporan media dan temuan kelompok hak asasi manusia mencatat adanya peningkatan kekerasan seksual oleh tentara dan pemukim Israel sejak perang di Gaza pecah.
Fasilitas penahanan Israel secara khusus dikritik oleh pemerintah, kelompok hak asasi manusia dan para ahli terkemuka karena melakukan pelecehan seksual terhadap tahanan.
Sebelumnya, media AS The New York Times menerbitkan laporan mengenai maraknya pemerkosaan warga Palestina di dalam tahanan Israel. Laporan yang dimuat di kolom opini tersebut merupakan hasil penelusuran jurnalis perang kawakan Nicholas Kristof.
Temuan serupa juga pernah dipublikasikan Middle East Eye melalui dokumen berjudul “Sexual Violence and Forcible Transfer in the West Bank: How the Exploitation of Gender Dynamics Drives Displacement” yang diterbitkan West Bank Protection Consortium.
Dalam laporan tersebut, kelompok itu mendokumentasikan sedikitnya 16 kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pemukim dan tentara Israel.
Kristof menilai dehumanisasi terhadap rakyat Palestina selama puluhan tahun menjadi salah satu faktor yang turut membuka ruang terjadinya kekerasan tersebut.
Ia juga menyebut jumlah kasus yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih banyak. Menurutnya, banyak korban kekerasan seksual di masyarakat Palestina yang konservatif memilih bungkam karena khawatir terhadap stigma sosial.
Sebagian besar korban yang diwawancarai Kristof meminta identitas mereka dirahasiakan. Meski demikian, Kristof menilai pola kesaksian yang muncul mengindikasikan adanya persoalan sistematis.
Kristof turut mengutip temuan sejumlah organisasi nonpemerintah yang mendokumentasikan dugaan kekerasan seksual oleh aparat Israel, di antaranya Euro-Med Monitor, Save the Children, Committee to Protect Journalists, serta B'Tselem.
Ia juga mewawancarai seorang pengacara Israel yang mengakui bahwa praktik kekerasan seksual terhadap warga Palestina terjadi secara luas.
