Mashhad, MI– Rencana perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat memicu gelombang penolakan di dalam negeri. Puluhan warga Iran menggelar demonstrasi di depan Gedung Kementerian Luar Negeri di Kota Mashhad, Sabtu (13/6/2026), sebagai bentuk protes terhadap proses negosiasi yang disebut telah memasuki tahap akhir.
Aksi tersebut dipicu pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengungkap kemungkinan penandatanganan kesepakatan damai dengan Washington dalam waktu dekat. Namun, sebagian masyarakat menilai langkah itu berpotensi mengorbankan kepentingan strategis Iran.
Dalam demonstrasi tersebut, massa menyuarakan kritik keras terhadap tim perunding Iran. Mereka menuduh pemerintah terlalu banyak memberikan konsesi kepada Amerika Serikat demi mencapai kesepakatan politik.
Para demonstran juga menyoroti posisi strategis Iran di Selat Hormuz. Mereka khawatir kesepakatan damai akan mengurangi pengaruh Teheran atas jalur pelayaran penting dunia yang selama ini menjadi salah satu instrumen geopolitik utama negara tersebut.
Penolakan semakin menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemerintah Pakistan sebagai mediator menyebut peluang tercapainya kesepakatan damai sudah sangat besar dan bahkan dapat ditandatangani dalam waktu dekat.
Sementara itu, Araghchi menjelaskan bahwa rancangan kesepakatan yang sedang dibahas mencakup pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebagai bagian dari kesepakatan, Iran juga disebut akan mengakhiri sejumlah kebijakan pembatasan di kawasan Selat Hormuz.
Meski optimisme mengenai perdamaian terus menguat, pemerintah Iran masih bersikap hati-hati dan belum memastikan jadwal penandatanganan resmi. Teheran juga harus menghadapi tekanan politik dari kelompok-kelompok nasionalis dan konservatif yang menilai normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat dapat mengurangi posisi tawar Iran di kawasan Timur Tengah.**
