Jakarta, MI – Pemerintah Rusia meningkatkan tekanan terhadap platform Telegram dengan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov. Otoritas Moskow menuduh miliarder teknologi tersebut memfasilitasi aktivitas terorisme melalui platform yang dipimpinnya.
Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), Rabu (29/7/2026), menyatakan Durov didakwa karena Telegram diduga gagal menghapus konten yang disebut dimanfaatkan badan intelijen Ukraina serta kelompok yang dikategorikan Rusia sebagai organisasi teroris dan ekstremis.
FSB menegaskan telah menerbitkan pemberitahuan pencarian internasional terhadap Durov sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut FSB, berbagai materi yang beredar di Telegram diduga digunakan untuk mengoordinasikan aksi sabotase, serangan teror, pembunuhan massal hingga penipuan siber yang menyasar wilayah Federasi Rusia.
Kasus ini menjadi babak terbaru dalam konflik panjang antara pemerintah Rusia dan Telegram. Moskow selama beberapa tahun terakhir berulang kali menekan platform tersebut agar mematuhi aturan penyensoran konten dan menyerahkan data yang diminta aparat keamanan.
Hingga berita ini ditulis, Durov maupun pihak Telegram belum memberikan pernyataan resmi terkait dakwaan tersebut. Namun, tak lama setelah pengumuman FSB, akun resmi Telegram di platform X mengunggah gambar Pavel Durov dengan gestur mengacungkan jari tengah tanpa disertai penjelasan.
Penyelidikan terhadap Durov sebenarnya telah dimulai sejak awal 2026. Pada April lalu, Durov mengungkap dirinya menerima surat panggilan sebagai tersangka yang dikirim ke apartemen lamanya di Rusia.
Menanggapi hal itu, Durov menyindir bahwa dirinya kemungkinan dianggap bersalah karena mempertahankan prinsip kebebasan berbicara dan kerahasiaan komunikasi yang dijamin dalam Konstitusi Rusia.
Langkah hukum terbaru ini muncul ketika Kremlin semakin memperketat pengawasan ruang digital sekaligus mendorong masyarakat beralih ke aplikasi pesan alternatif buatan dalam negeri bernama MAX.
Meski mendapat tekanan dari pemerintah, Telegram masih menjadi salah satu aplikasi komunikasi paling populer di Rusia. Platform tersebut digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah, militer, media, blogger pro-Kremlin hingga kelompok oposisi.
Telegram yang didirikan pada 2013 kini diklaim memiliki lebih dari satu miliar pengguna di seluruh dunia. Selama perang Rusia-Ukraina, aplikasi tersebut menjadi salah satu sarana utama penyebaran informasi dan koordinasi kedua belah pihak.
Selain menghadapi perkara di Rusia, Durov juga tengah menjalani proses hukum di Prancis. Otoritas negara itu menyelidiki dugaan Telegram belum optimal mencegah aktivitas kriminal di platformnya serta dinilai kurang kooperatif terhadap permintaan aparat penegak hukum.
Telegram membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tetap mematuhi ketentuan hukum Uni Eropa serta terus memperkuat sistem moderasi konten di platformnya.**
