Golkar Tolak Amandemen UUD

  • Whatsapp
Golkar Tolak Amandemen UUD
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Idris Laena.[Foto/Golkarpedia]

Monitorindonesia.com – Amemendemen UUD 1945 dinilai langkah gegabah apalagi dilakukan di masa pandemi Covid-19. Seluruh elemen bangsa sebaiknya fokus mengatasi pandemi Covid-19.

“Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa amendemen terhadap konstitusi ini, apalagi di masa pandemi Covid-19 adalah langkah gegabah. Seharusnya semua elemen bagnsa, terutama pemerintah berkonsentrasi mengatasi pandemi,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena,Kamis (18/03/2021).

Bacaan Lainnya

Idris mengatakan, sebaiknya energi bangsa ini mempersiapkan langkah-langkah pemulihan ekonomi pascapandemi. Tidak perlu disibukkan dengan isu-isu yang tidak mendesak yang justru akan menimbulkan kegaduhan baru.

Dia menuturkan pada dasarnya Fraksi Golkar MPR dapat menerima jika Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tetap diperlukan untuk dibuat. Namun, sebetulnya dengan produk hukum berupa undang-undang (UU).

“Dengan UU saja sudah dapat mengakomodir kepentingan nasional, karena UU juga merupakan produk hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia,” tegas Idris.

Idris menyatakan dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih terus menghantui masyarakat, MPR sebaiknya tidak sibuk melakukan kajian untuk mengamendemen konstitusi. Sebagian masyarakat yang tidak mendapat informasi secara utuh, mencoba menduga-duga agenda di balik amendemen konstitusi.

“Ada yang mulai mengira bahwa amendemen konstitusi dibuat demi memuluskan masa jabatan presiden tiga priode. Meskipun Presiden Joko Widodo telah mengklarifikasi berkali-kali bahwa beliau tidak setuju dengan wacana tersebut, mengingat beliau lahir dari sistem demokrasi yang telah diatur dengan baik dalam konstitusi saat ini,” tegas Idris.

Akan tetapi, menurut Idris, kecurigaan pasti akan terus muncul, apalagi ketika salah satu partai politik justu menginginkan presiden kembali dipilih oleh anggota MPR,

Partai Golkar, kata Idris, dengan tegas menolak, karena akan mencederai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan airmata, serta akan menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia.

“MPR periode 2014-2019 merekomendasikan untuk mengkaji suatu sistem pembangunan nasional model GBHN, dan oleh Badan Pengkajian MPR dibuat frasa Pokok-Pokok Haluan Negara,” ucap Idris.

Konsekuensi dari rencana adanya PPHN itu sebetulnya yang menjadi pangkal masalah. Sebab, untuk melahirkan PPHN diperlukan produk hukum yakni menambah pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk membuat Tap MPR atau menambah pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk membuat pokok-pokok haluan negara yang keduanya berimplikasi pada amendemen UUD 1945.[odr]

 

Pos terkait