Habib Aboebakar Soroti Aksi HRS yang Menolak Disidang Secara Virtual

  • Whatsapp
Habib Aboebakar Soroti Aksi HRS yang Menolak Disidang Secara Virtual
Ketua MKD DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi.

Monitorindonesia.com – Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi menyoroti aksi penolakan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab alias HRS mengikuti persidangan secara virtual dan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Menurut dia, seharusnya HRS diperlakukan sebagai warga negara sebagaimana umumnya dalam pengadilan.

“Karena ini adalah prinsip equality before the law, yaitu persamaan perlakuan di depan hukum,” tegas Habib Aboebakar sapaan Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/3/2021).

Oleh karenanya, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mengatakan, proses persidangan seharunsya mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pemenuhan acara pidana adalah salah satu parameter untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena bangsa ini menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” tegasnya ladi.

Pemaksaan pemeriksaan seorang tersangka untuk tidak hadir dalam persidangan, lanjut Habib Aboebakar, berpotensi mengurangi hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki. Apalagi pada kasus lain seperti kasus Djoko Tjandra sampai dengan Pinangki semua tersangka bisa leluasa menghadiri persidangan.

“Tentu ini menjadi preseden tidak baik, ketika seolah olah terlihat ada diskriminasi. Dimana seorang tersangka ngotot mau bersidang namun jaksa tidak menghendaki,” sebut Sekjen PKS itu pula.

Maka dari itu, dirinya minta Komisi Yudisial memberikan atensi pada kasus ini, karena kasus ini menjadi perhatian publik. Tentunya KY seharusnya memastikan persidangan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pula Komnas HAM, seharusnya memantau persidangan tersebut. Karena pemaksaan seseorang terdakwa bersidang secara on line berpotensi pada pelanggaran HAM.

“Kami mengingatkan kepada semua pihak agar konsisten dengan ketentuan UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, perlu komitment dari semua pihat untuk tegak lurus mengikuti prosedur yang ada,” tegas Legislator PKS dari Dapil Kalsen I ini. (Ery)

Pos terkait