Jakarta, MI- Kemunculan Fista Sambuari, istri Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago sekaligus Ketua DPP PSI, dengan tas mewah bermerek Hermès Kelly 28 Gold senilai sekitar Rp333 juta memicu gelombang kritik di media sosial.
Perdebatan yang muncul bukan semata soal barang mewah, melainkan menyangkut sensitivitas seorang keluarga pejabat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dipimpinnya.
Dalam foto yang beredar, Fista tampil mengenakan busana kasual dipadukan dengan tas Hermès berwarna Gold. Latar bangunan bergaya kolonial yang elegan semakin memperkuat kesan kemewahan penampilannya. Namun, yang menjadi perhatian publik adalah konteks di balik kemewahan tersebut.
Kabupaten Sikka diketahui masih masuk dalam daftar kabupaten termiskin ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi itu membuat penampilan istri kepala daerah dengan aksesori bernilai ratusan juta rupiah dinilai sebagian masyarakat kurang mencerminkan empati terhadap realitas yang dihadapi warganya.
Di ruang publik, keluarga pejabat memang tidak dilarang memiliki atau menggunakan barang mewah selama diperoleh secara sah. Namun, jabatan publik juga membawa konsekuensi moral berupa tuntutan menjaga kepantasan, kesederhanaan, dan kepekaan terhadap situasi masyarakat. Dalam konteks ini, persepsi publik menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.
Unggahan tersebut memunculkan dua kubu pendapat. Sebagian warganet mempertanyakan etika gaya hidup keluarga pejabat ketika masyarakat masih bergelut dengan persoalan kemiskinan. Mereka menilai simbol-simbol kemewahan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah.
Di sisi lain, ada pula yang memberikan pembelaan. Mereka menyebut Fista Sambuari berprofesi sebagai pengacara sehingga dinilai memiliki penghasilan sendiri. Kelompok ini berpendapat kepemilikan barang mewah tidak dapat langsung dikaitkan dengan jabatan suaminya selama tidak ada indikasi pelanggaran hukum.
Meski demikian, polemik tersebut kembali mengingatkan bahwa keluarga pejabat publik berada dalam sorotan yang jauh lebih besar dibanding masyarakat biasa. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pemberantasan kemiskinan, dan penguatan kepercayaan terhadap pemerintah, gaya hidup yang dianggap berlebihan berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai kepantasan dan sensitivitas sosial.**
