HKBP : Penyebab Banjir Bandang di Parapat Akibat Degradasi Hutan

  • Whatsapp
DPR Desak Menteri Siti Nurbaya Tumpas "Illegal Logging" di Kawasan Toba
Longsor Parapat. {Foto/ Ist]

Toba, Monitorindonesia.com – Banjir bandang yang terjadi pada  Kamis 13 Mei 2021, di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara merupakan dampak dari penurunan kualitas lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba. Banjir bandang serupa sudah terjadi beberapa kali, seperti pada Desember 2018, Februari 2019, Juli 2020, yang mengakibatkan kerugian materiał di pihak masyarakat, termasuk terganggunya arus lalu lintas di daerah tersebut.

Berdasarkan investigasi Komite Gereja dan Masyarakat (KGM) HKBP dengan mitranya atas rentetan peristiwa tersebut, bahwa banjir-banjir bandang ini memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas penebangan hutan di Sitahoan dan kawasan hutan Sibatuloting, baik untuk kepentingan hutan tanaman industri atau penanaman eukaliptus, pemanfaatan kayu dan hasil hutan oleh para pengusaha lokal, ditambah oleh aktivitas pertanian masyarakat dałam skala yang jauh lebih kecil.

Bacaan Lainnya

Di Sualan sampai Tanjung Dolok, Parapat, terdapat sejumlah aliran sungai yang sumber airnya berasal dari Sitahoan dan Kawasan Hutan Sibatuloting. Kini, bila hujan deras terjadi, sungai-sungai kecil ini akan meluap dan membawa materiał lumpur dan bebatuan yang sangat mengancam, seperti yang sudah terjadi berulang kali, sebagaimana disebutkan di atas.

“Jika degradasi hutan terus berlangsung, banjir bandang di kawasan ini akan semakin sering terjadi. Topografi dari Danau Toba yang merupakan danau vulkanik adalah tanah berpasir dan bebatuan dan berbukit-bukit,” ujar Kepala Departemen Diakonia HKBP Pdt Debora P. Sinaga, MTh dalam siaran persnya yang diterima Monitorindonesia.com Sabtu (15/5/2021).

Fakta tersebut, kata Debora, mengingatkan semua pihak akan besarnya potensi bencana serta terpanggil untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan.

“Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan yang berkesinambungan adalah panggilan kita sebagai warga gereja,” katanya.

HKBP pun mendesak pemerintah pusat dan daerah, swasta, serta masyarakat agar sesegera mungkin melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba. Pemeliharaan lingkungan hidup dan hutan adalah faktor penting keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan aneka fasilitas umum yang dibangun Pemerintah Pusat akhir-akhir ini di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang kita harapkan membawa perbaikan kesejahteraan bagi rakyat.

Lebih lanjut Debora meminta pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji kebijakan yang lebih spesifik untuk menghentikan laju deforestasi, memberi sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pihak yang merusak alam, serta mengembalikan fungsi hutan di sekitar Danau Toba sebagai hutan alam untuk menyangga kelestarian dan keindahan Danau Toba, flora dan fauna, serta kesejahteraan masyarakat.

“HKBP berkomitmen untuk menolong korban bencana alam. HKBP juga siap bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi mitra menjaga lingkungan hidup dan hutan, sekaligus mendorong dan mengapresiasi program reboisasi yang ramah lingkungan, terencana, dan konsisten,” tandas Debora.[Cal]

#Banjir Bandang

Pos terkait