HNW Menilai Vonis Rizieq Shihab Tak Adil dan Dipaksakan

  • Whatsapp
Divonis 8 Bulan, Rizieq Shihab Ajukan Banding
Habib Rizieq Shihab.[ist]

Monitorindonesia.com – Vonis delapan bulan penjara dan denda Rp20 Juta kepada Rizieq Shihab oleh PN Jakarta Timur (Jaktim), terkesan dipaksakan dan tidan mencerminkan keadilan hukum.

Demikian penilaian Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/52021) menanggapi vonis terhadap Rizieq Shihab, terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, karena bersalah melanggar aturan karantina kesehatan.

Bacaan Lainnya

HNW sapaan akrab Hidayat  mengutarakan bahwa kesan tersebut mudah disimpulkan, apalagi dengan membaca dan memahami isi putusan pengadilan secara utuh. Di bagian pertimbangan hakim, disebutkan bahwa Majelis Hakim mengakui adanya diskriminasi penegakan hukum dalam pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 terhadap Rizieq Shihab.

“Mengapa? Karena di banyak kasus lain, pelanggaran prokes tidak diproses ke jalur pidana. Hal ini  menjadi alasan bahwa hakim hanya menjatuhi vonis denda, bukan pidana penjara. Jadi dari pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa Majelis Halim menilai ada diskriminasi dan ketidakadilan hukum,” kata dia.

Apalagi, lanjut Hidayat, kasus-kasus kerumunan yang tidak ditindaklanjuti itu sudah terjadi sebelum Rizieq Shihab diajukan ke pengadilan, juga tetap terjadi sesudah yang bersangkutan dipenjara karena tuduhan kerumunan yang dituduhkan sebagai melanggar prokes Covid-19.

“Diskriminasi dan ketidakadilan itu sangat mencolok mata, dan itu melukai rasa keadilan publik, dan kredibilitas penegakan hukum,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu seraya menyayangkan sikap Majelis Him yang mengakui adanya diskriminasi tapi tetap menjatuhkan vonis pidana, walaupun hanya berupa denda.

Padahal hukum itu, menurut HNW, esensinya adalah Keadilan. Apalagi Indonesia sudah menegaskan diri sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang salah satu aspeknya adalah equality before the law (persamaan di hadapan hukum).

“Sayangnya Majelis Hakim yang mengakui adanya diskriminasi yang bisa diartikan sebagai adanya ketidakadilan hukum, tetapi tetap saja menjatuhkan sanksi hukum,” tuturnya. 

Untuk itu, HNW berharap atas pertimbangan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat berinstropeksi diri dengan menegakkan hukum secara benar, agar diskriminasi dan ketidakadilan hukum ini tidak terus berlanjut.

“Apalagi sebelumnya, JPU juga pernah menunjukan ketidak profesionalan atas tuduhannya kepada Rizieq Shihab dan mengakui salah serta meminta maaf kepada Rizieq Shihab,” katanya lagi.

Lebih lanjut, HNW menilai, adanya nuansa ketidakadilan terhadap Rizieq Shihab juga tercermin dalam perkara kasus kerumunan Petamburan, di mana yang beraangkutan divonis 8 bulan penjara.

“Rizieq Shihab sudah dikenakan sanksi administrasi sebelumnya dengan membayar Rp50 Juta dalam kasus ini. Lalu mengapa hakim masih memvonis 8 bulan? Artinya, Rizieq Shihab dihukum dua kali atas perbuatan yang sama, sesuatu yang jelas melanggar kaidah hukum. Apalagi dengan acara berizin itu,” ujarnya.

Selain itu, Hakim juga mengakui tidak terbukti adanya penghasutan, dan publik pun tahu bahwa klaster baru penyebaran Covid-19, akibat kerumunan di Petamburan juga tidak ada. Dengan fakta-fakta yang diakui Hakim, mestinya vonis untuk Rizieq Shihab adalah bebas murni.

Karena itu Hidayat berharap kepada Majelis Hakim di perkara Rizieq Shihab terkait kasus tes swab di Rumah Sakit UMMI, agar lebih berani menegakan hukum dan keadilan, dengan tak lagi membiarkan diskriminasi terus terjadi.  Apabila memang tidak perlu diproses secara hukum pidana, maka harus tegas menyatakan hal tersebut di amar putusan.

“Jangan di pertimbangan mengakui adanya diskriminasi, tetapi di amar putusan tetap menjatuhkan hukuman. Apalagi di Kasus RS UMMI, fakta persidangan menunjukan bahwa keterlambatan hasil tes swab dilaporkan ke Dinkes Kota Bogor karena hasil tersebut dibawa oleh polisi, bukan karena kelalaian RS maupun HRS. Pentingnya penegakan hukum yang adil,  tanpa diskriminasi juga agar harapan Majelis Hakim terhadap HRS sebagai tokoh masyarakat yang dihormati,  dapat mengedukasi masyarakat, bisa terlaksana dengan baik dan maksimal,” pungkasnya. (Ery)

Pos terkait