IPW Ungkap Dugaan Korupsi Libatkan Direktur Bank Jateng, Akan Dilaporkan ke KPK

Jakarta, MI - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan bahwa dua kasus dugaan korupsi di Bank Jateng akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (4/3) depan. Menurut Sugeng dugaan korupsi itu berdasarkan hasil investigasi IPW di lapangan. 

Pertama

Menurutnya, kasus pertama itu bermula dari kegiatan rekreasi karyawan Bank Jateng pada 2016. Kemudian, Direksi Bank Jateng disebut menerbitkan SK Nomor: 0141/HT.01.01/2016 tentang subsidi biaya Rekreasi.

Berdasar aturan di bank tersebut, lanjut Sugeng, setiap karyawan masing-masing berhak menerima subsidi sebesar Rp 2 juta. Selain itu anak karyawan juga disebut mendapatkan uang sebesar Rp1,5 juta dengan syarat maksimal tiga orang dan  batas usia maksimal 25 tahun.

"Dia pelaksanaannya tidak semua karyawan yang mengikuti rekreasi, tetapi uangnya tetap dapat dicairkan," kata Sugeng saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Rabu (28/2).

Jika acara rekreasi tersebut, tambah Sugeng turut menggunakan pihak penyedia jasa ketiga Kirana Tour setelah ada kesepatan tidak tertulis antara Kadiv Umum Bank Jateng berinisial JS dengan pihak Kirana Tour. 

"Atas perintah lisan Direktur Bank Jateng S dengan Direktur Kirana Tour saudara TB dengan sejumlah fee yang sudah di sepakati," ungkapnya. 

Dia pun menemukan adanya kejanggalan terkait acara rekreasi tersebut. Sebab menurutnya, semestinya Bank Jateng melakukan proses lelang untuk kegiatan yang menggunakan uang negara yang nominalnya di atas Rp200 juta. 

Kedua

Sugeng juga menjelaskan kasus dugaan korupsi kedua di Bank Jateng. Disebutkan jika kasus tersebut diduga juga melibatkan Direktur Bank Jateng berinisial S. Dugaan korupsi itu berkaitan dengan pembagian keuntungan pada periode 2018-2023.

Menurutnya, selama periode itu, Bank Jateng selalu mendapatkan penyertaan modal APBD dari Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang. Namun, Sugeng mengatakan keuntungan yang diberikan Bank Jateng tidak sesuai dengan kondisi aslinya.

"Karena ada pemasukan yang dikorupsi yang diduga dilakukan oleh Direktur Bank Jateng berinisal S dengan modus kredit yang dikeluarkan oleh Bank Jateng," bebernya. 

Melalui modus tersebut, seluruh nasabah Bank Jateng baik pengusaha biasa maupun jaminan asuransi pemenang lelang proyek di Jawa Tengah akan dikenakan premi asuransi dari ASKRIDA.

Dalam aturan yang ada, kata dia, seharusnya Bank Jateng akan menerima cash back dari Asuransi ASKRIDA sebagai pendapatan negara. Hanya saja, Sugeng menyebut, cash back itu justru tidak diberikan kepada Bank Jateng sebagai pendapatan negara.

"Oleh Direktur Asuransi ASKRIDA saudara H tidak dimasukkan ke Bank Jateng sebagai pendapatan negara melainkan disetorkan tunai kepada Direktur Utama Bank Jateng S," jelas dia.

Ia mengatakan aksi penyerahan cash back di Yogyakarta setiap akhir pekan dalam perjalanannya pulang ke rumah. Selain itu, Sugeng menduga uang itu juga dibagikan kepada Komisaris Bank Jateng berinisial GP.

"Selanjutnya diduga dibagikan kepada komisaris Bank Jateng, diduga Komisaris utama Bank Jateng saat itu adalah saudara GP. Dugaan kerugian negara atas perbuatan tersebut selama periode 2018-2023 mencapai ratusan miliar rupiah," tandasnya.