Kasus Rektor Nonaktif UP Diduga Politisasi, Kuasa Hukum Ungkap Hal Ini

Jakarta, MI - Rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) selesai menjalani pemeriksaan, oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (29/2) pukul 12.30 WIB.

Kuasa hukum ETH, Faizal Hafied mengatakan, ada politisasi dalam kasus yang dilaporkan ini. 

"Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor sebagaimana sering dialami di pilkada dan pilpres," kata Faizal, di Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (29/2).
 
Dijelaskan Faizal, kliennya merupakan rektor yang berprestasi sehingga muncul laporan tersebut.
 
"Kami yakini bahwa tidak akan ada laporan polisi (LP) yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. "Jadi ini kental sekali karena ada pemilihan rektor di bulan Maret ini," jelasnya.
 
Faizal juga menyebutkan, berita yang beredar akhir-akhir ini kurang tepat serta menyesatkan, dan merupakan pembunuhan karakter untuk kliennya.
 
"Kami mengimbau untuk yang melaporkan segera sadar, karena ini sudah lama sekali dan jangan sampai ini menjadi proses yang sangat politis, berkaitan dengan pemilihan rektor," ungkapnya.

Sementara itu, ETH menyampaikan pemeriksaan berjalan dengan lancar. "Saya mau menyampaikan terima kasih dan Alhamdulillah wawancaranya berjalan dengan lancar proses hukum memang seperti ini," kata ETH.

Dia menyatakan tidak ada yang luar biasa, dari pemeriksaan tersebut. "Saya senang karena akhirnya kami bisa mengungkapkan yang sebenarnya," ujarnya.
 
Sebelumnya, ETH menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan kasus pelecehan seksual, dan membantah telah melakukannya terhadap karyawannya berinisial RZ (42).
 
"Nggak, nggak, nggak lah (perihal melakukan pelecehan seksual)," kata ETH, di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2).
 
Dia juga tidak banyak berbicara, dan bergegas masuk ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. 

"Nggak, nanti, saya sudah ditunggu sama penyidik," tandasnya.